TEMPO Interaktif, Jakarta:Kelangsungan operasi terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sepenuhnya di tangan Presiden. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dalam peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan TNI/Polri di kompleks Pangkalan TNI Angkatan Udara di Jakarta, Kamis (4/9) siang. Menurut Yudhoyono, saat ini pemerintah tengah mengkaji dan mempertimbangkan kemungkinan diperpanjang atau tidaknya operasi di daerah paling ujung Pulau Sumatra itu. Karena, lanjut dia, diperpanjang atau tidaknya operasi merupakan keputusan politik pemerintah. "Demikian pula halnya dengan status darurat militer di sana," kata dia. Dia mengakui, TNI dan kepolisian tentu saja memiliki kepentingan dnegan operasi di Aceh. Sebab, kedua institusi inilah yang memegang peran penting bagi pemulihan keamanan di sana. Saat ini TNI/Polri masih mengevaluasi dan mengolah rekomendasi soal Aceh tersebut kepada Presiden. "Pada saatnya nanti tentu akan ada keputusan politik tentang itu," kata Yudhoyono yang juga menolak menjelaskan hasil evaluasinya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga menyatakan, keputusan mengenai kelangsungan operasi terpadu di Aceh sejak darurat militer diberlakukan 20 Mei lalu, memerlukan evaluasi. Dia berharap evaluasi dan keputusan pemerintah soal itu mengacu kepada situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan saat itu. "Jangan sampai momentum yang ada sekarang ini hilang oleh keputusan yang salah," katanya, mengingatkan. Yura Syahrul - Tempo News Room