TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang banyak menyita perhatian pembaca di antaranya Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mulai dari pelumpuhan sistem pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-undang KPK, hingga masalah kelangkaan minyak goreng. Kemudian, Baliho berisi ajakan mendukung Jokowi 3 periode bermunculan di Surabaya, Rabu, 16 Maret 2022. Berikut ringkasannya:

1. Busyro Muqoddas Sebut Rakyat Justru Sudah Gerah dengan Presiden Jokowi

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqqodas menilai masyarakat sudah gerah dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ia mengatakan masyarakat melihat pemerintahan Jokowi sudah melumpuhan sistem pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-undang KPK, hingga masalah kelangkaan minyak goreng yang tak kunjung selesai.

Makanya, Busyro meminta masyarakat untuk menolak ide penundaan Pemilu 2024. "Sepatunya elemen-elemen masyarakat sipil, Ormas, NGO, hingga organisasi kemahasiswaan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap ide penundaan pemilu ini," ujar Busyro, Rabu, 16 Maret 2022.

Ia menyebut para elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 tak ubahnya seperti keledai yang tidak belajar dari masa lalu.

"Isu penundaan Pemilu yang digulirkan ini menunjukkan semakin vulgarnya sikap penguasa yang tidak ada rasa malu. Mereka seperti keledai-keledai politik yang tidak belajar dari masa lalu," ujar Busyro.

Ide penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dinilai inkonstitusional. Di samping itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk mendukung ide ini.

Tiga ketua umum partai politik pendukung pemerintah sebelumnya secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengklaim adanya banyak aspirasi mendukung penundaan Pemilu 2024.

Busyro menilai alasan tersebut terlalu mengada-ada. Menurutnya, tidak ada rakyat yang mendukung ide perpanjangan masa jabatan presiden. Isu penundaan pemilu ini, kata Busyro, sudah jelas bukan aspirasi rakyat, melainkan hanya keinginan penguasa yang memiliki nafsu dan syahwat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

2. Baliho Dukung Jokowi 3 Periode Bermunculan, Pakar Unair: Ada Upaya Sistematis

Baliho berisi ajakan mendukung Jokowi 3 periode bermunculan di Surabaya, Rabu, 16 Maret 2022. Baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan desain Ibu Kota Negara bertuliskan Satu Komando #2024 Ikut Pak Jokowi itu setidaknya ditemukan di tiga titik sepanjang frontage road Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga Wonokromo. Pemasang baliho mengatasnamakan Sapulidi Pengikat Kebhinekaan. Di bawahnya tertera 31 elemen.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Aribowo melihat pemasangan baliho itu sangat kentara jika by design. Mereka berusaha membuat suasana bahwa seolah-olah masyarakat setuju dengan Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan. “Di bawah permukaan pasti by design,” kata Aribowo saat dihubungi.

Aribowo juga melihat kemungkinan bertemunya kepentingan antara simpatisan Jokowi yang menginginkan tiga periode dengan pihak elite yang sengaja mengkoordinir isu tersebut. Sebab, kemunculan wacana tersebut dari elite politik dengan pengkondisiannya di lapangan terasa masif.

Misalnya, kata Aribowo, belum lama ini viral video seorang penjual es cendol yang mengatakan mendukung Jokowi pada 2024. Setelah ditelusuri, ternyata penjual es di Sidoarjo itu diupah Rp 200 ribu untuk membuat konten itu. “Ini jelas sistematis, ada yang menggerakkan,” katanya.

Menurut analisa Aribowo ada berbagai faktor yang mendorong Jokowi menjabat tiga periode. Tapi yang utama, kata dia, ialah masalah pemindahan Ibu Kota Negara. Jokowi dan elite penyokongnya ingin proyek itu tidak gagal. “Ada kesan Presiden Jokowi tak mau membiarkan penggantinya ogah melanjutkan proyek IKN setelah ia lengser,” kata Aribowo.

Teguh Prihandoko selaku Ketua Satria Airlangga, salah satu elemen relawan pendukung Jokowi, mengaku sempat didatangi oleh penggagas pembuat baliho tersebut. Orang itu mengajak Teguh bergabung mendukung Jokowi tiga periode. Namun Teguh menolak. Alasannya, dukungan agar Jokowi menjabat presiden lagi sama saja menjerumuskan yang bersangkutan. “Kekuasaan yang terlalu lama akan cenderung korup, kita sudah punya pengalaman,” ujar Teguh.

Elemen relawan Jokowi yang lain, Alumni SMA Surabaya Bersatu, tidak tahu menahu soal baliho Jokowi 3 periode itu. Sekretaris Almuni SMA Surabaya Bersatu Noviana Suprayitno mengatakan relawan yang ia koordinir hanya mendukung Presiden Jokowi sampai 2024. “Kami tidak ikut mendukung wacana Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan karena kan aturannya belum ada,” kata Noviana.

Baca: Bivitri Susanti Sebut Luhut Bodohi Rakyat dengan Klaim Big Data Penundaan Pemilu