Bivitri Susanti Sebut Luhut Bodohi Rakyat dengan Klaim Big Data Penundaan Pemilu

Reporter

Ahli Hukum Tata Negara dan Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti saat mengikuti audiensi terkait polemik TWK di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera, Bivitri Susanti, menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang membodoh-bodohi masyarakat dengan big data yang diklaim berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Saya ketawa sekaligus marah mendengar klaim 110 juta itu, kita semua dianggap bodoh sepertinya. Kita sedang dibodoh-bodohi dengan cara ini, logika kita dibolak-balik sembarangan dan apa yang dinyatakan penguasa seakan-akan benar," ujar Bivitri dalam diskusi daring, Rabu, 16 Maret 2022

Data yang diklaim Luhut itu, ujar Bivitri juga sudah dimentahkan Drone Emprit. Data menunjukkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden atau hanya 0,055 persen. Padahal pengguna Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi pengguna akun lain seperti Instagram, Facebook yang persentasenya bisa lebih sedikit.

"Jadi 110 juta itu tidak mungkin jika melihat data Drone Emprit. Apalagi juga metode ilmiahnya tidak jelas. Kita disesatkan (oleh Luhut) dengan data yang disampaikan di channel YouTube, yang saya yakini juga ada biayanya," ujar Bivitri.

Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama melawan ide penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Ide ini dinilai inkonstitusional dan mengancam kehidupan demokrasi yang mensyaratkan pembatasan kekuasaan.

"Jadi semua orang, termasuk mereka yang sedang memegang jabatan, yang membicarakan kemungkinan amandemen atau memelintir apa yang akan dikerjakan KPU, sesungguhnya adalah pengkhianat konstitusi. Mereka harusnya malu, bahkan mundur, karena mereka tidak bisa lagi mendaku sebagai negarawan karena telah melanggar sumpah jabatan itu," ujar Bivitri.

Jubir Luhut, Jodi Mahardi menyebut bahwa klaim big data Luhut itu berdasarkan dari data internal.

"Sebagai bagian dari pemerintah, tentu Pak Luhut menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi saat dihubungi, Selasa, 15 Maret 2022.

Namun Jodi enggan membeberkan data lengkap dan metode ilmiah pengumpulan data tersebut. "Saya enggak punya authorized untuk itu," ujarnya.

Selain Luhut, klaim serupa pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyebut, berdasarkan big data versinya terdapat 100 juta subjek akun di media sosial, yang mana sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Politikus PDIP Adian Napitupulu mendesak dua pejabat pemerintah tersebut menjelaskan kepada publik dari mana data itu dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya.

"Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa di klaim semena- mena," ujar Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis '98 itu.

DEWI NURITA

Baca: Akademisi dari 50 Kampus Serukan Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden






Victoria Beckham Khawatir Harper Seven Mengalami Body Shaming di Media Sosial

16 jam lalu

Victoria Beckham Khawatir Harper Seven Mengalami Body Shaming di Media Sosial

Victoria Beckham bicara tentang body shaming di media sosial dan kekhawatirannya hal itu akan berdampak pada Harper Seven yang kini berusia 10 tahun.


Inggris Siapkan UU untuk Lawan Disinformasi Rusia

1 hari lalu

Inggris Siapkan UU untuk Lawan Disinformasi Rusia

Inggris mengusulkan undang-undang baru yang mengharuskan perusahaan media sosial untuk secara proaktif mengatasi disinformasi.


Luhut Sebut RI Ada di Posisi Terendah pada Kasus Harian terhadap Populasi

1 hari lalu

Luhut Sebut RI Ada di Posisi Terendah pada Kasus Harian terhadap Populasi

Menteri Luhut menyatakan di tengah peningkatan signifikan kasus Covid-19 di sejumlah negara, kondisi Indonesia masih lebih baik.


Anak Citayam Bojonggede Main ke Jakarta, Pakar Sosial UI: Ini Fenomena Metrosentrik

1 hari lalu

Anak Citayam Bojonggede Main ke Jakarta, Pakar Sosial UI: Ini Fenomena Metrosentrik

Efek media sosial membuat ABG Citayam dan Bojonggede menjadi tawanan dari kepungan tayangan visual digital yang menunjukkan referensi gaya hidup.


Luhut Sebut Aturan Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian Diterapkan Dua Minggu Lagi

1 hari lalu

Luhut Sebut Aturan Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian Diterapkan Dua Minggu Lagi

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu ke depan.


Polisi India Tangkap Dalang Pembunuhan Pendukung Penghina Nabi Muhammad

3 hari lalu

Polisi India Tangkap Dalang Pembunuhan Pendukung Penghina Nabi Muhammad

Polisi India menangkap sosok di balik pembunuhan seorang penjahit Hindu, yang diduga membuat postingan media sosial mendukung pernyataan menghina terhadap Nabi Muhammad


Terpopuler Bisnis: Bank Mandiri Ungkap Kredit Macet Rp 6,7 T, Harga Minyak Akan Tembus USD 380

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Bank Mandiri Ungkap Kredit Macet Rp 6,7 T, Harga Minyak Akan Tembus USD 380

Berita terpopuler bisnis pada Sabtu, 2 Juli 2022 dimulai dari penjelasan Bank Mandiri soal kredit macet Titan Infra Energy senilai Rp 6,7 triliun.


Minta Program MinyaKita Dipercepat, Luhut Usul Produsen Diberi Insentif

4 hari lalu

Minta Program MinyaKita Dipercepat, Luhut Usul Produsen Diberi Insentif

Menteri Luhut meminta kepada Kemendag mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat program minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita.


Terkini Bisnis: Cerita Sandiaga Renang di Laut 2 Kilometer, Pengecer Migor Belum Pakai QR Code

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Cerita Sandiaga Renang di Laut 2 Kilometer, Pengecer Migor Belum Pakai QR Code

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang 2 Juli 2022 dimulai dengan Sandiaga menceritakan pengalamannya berenang di laut 2 kilometer.


Urus Minyak Goreng, Menko Luhut Segera Perbaiki Harga TBS di Petani

4 hari lalu

Urus Minyak Goreng, Menko Luhut Segera Perbaiki Harga TBS di Petani

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya menemukan keseimbangan terkait pengendalian minyak goreng.