Survei Indikator: Mayoritas Warga NU Tak Setuju Usul Cak Imin Tunda Pemilu 2024

Sabtu, 5 Maret 2022 16:06 WIB

Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan ke tinta usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 27 April 2019. PSU di Palu dilakukan di 13 TPS yang tersebar di lima kecamatan dan dilakukan serentak pada 27 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa tak setuju usul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penundaan Pemilu 2024. Ketua Umum PKB ini memang sempat mewacanakan penundaan pemilu pada akhir Februari lalu.

"Hampir 70 persen pemilih PKB juga tidak setuju dengan klaim Cak Imin," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, dalam webinar MIPI, Sabtu, 5 Maret 2022.

Tingkat keinginan agar Pemilu 2024 digelar juga lebih tinggi pada warga Muhammadiyah. Menurut hasil survei, sebanyak 80,7 persen ingin Pemilu tetap dilaksanakan.

Tak cuma simpatisan PKB, Burhan mengatakan penolakan terhadap usul penundaan Pemilu juga datang dari simpatisan PAN dan Partai Golkar. Untuk Golkar sebanyak 57 persen minta Pemilu 2024 tetap digelar dan untuk PAN hanya 13 persen yang setuju Pemilu 2024 ditunda.

"Jadi isu penundaan pemilu ini tidak populer, bahkan di kalangan partai pendukungnya," kata Burhan.

Advertising
Advertising

Proses survei itu, kata Burhan, dilakukan pada 25 Februari 2022 sampai 1 Maret 2022 atau saat usulan perpanjang masa jabatan presiden sedang ramai dibicarakan. Burhan mengatakan metode survei dilakukan melalui telepon agar bisa segera menangkap respon masyarakat terhadap isu tersebut.

Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat telepon pintar. Besarannya sekitar 69 persen dari total populasi nasional.

Dari total populasi itu, dipilih secara acak 626 responden yang mengisi kuesioner secara online atau computer assisted web interviewing. Margin of error survei penundaan Pemilu 2024 sekitar 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Anggota DPD Ungkap 5 Masalah yang Timbul Jika Pemilu 2024 Ditunda

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

6 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

1 hari lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya