Wacana Penundaan Pemilu 2024, Jusuf Kalla Ingatkan Potensi Konflik

Jumat, 4 Maret 2022 13:36 WIB

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (ketiga kiri) didampingi Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie (kanan), beserta pengurus DMI dan pengurus Masjid Al Azhar meninjau penyemprotan disinfektan di Masjid Al Azhar Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juni 2020. Masjid ini rencananya akan dibuka untuk salat Jumat berjemaah pekan ini. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Ia melanjutkan jika menunda Pemilu dari waktu yang ditetapkan akan melanggar konstitusi. Selain itu, hal tersebut juga rawan memicu konflik.

“Kita (sudah) terlalu (banyak) punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” ujar Jusuf Kalla dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Maret 2022. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri Musyawarah Besar IKA Universitas Hasanuddin di Hotel Four Point Makassar hari ini.

Mantan politikus Partai Golkar ini pun menyarankan agar Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal. Sesuai konstitusi, Pemilu digelar setiap lima tahun sekali. "Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi," ujarnya.

JK juga pernah mengemukakan, bahwa wacana penundaan Pemilu bisa berujung masalah. Sebab, ia menyebut adanya pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” ungkapnya lagi.

Wacana Pemilu 2024 ditunda pertama kali disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Usulan agar Pemilu ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Advertising
Advertising

Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan.

Tak cuma Parpol, menurut sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas masyarakat juga menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 dengan alasan apapun. "Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi," ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan.

Djayadi merinci, sekitar 68-71 persen warga yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.

"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen)," ujar Djayadi.

M JULNIS FIRMANSYAH l DEWI NURITA


Baca: Mayoritas Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu, PKB Ngotot Ingin Rembuk Nasional

Berita terkait

Ridwan Kamil Sebut Akan Fokus Blusukan hingga Akhir Masa Kampanye Pilkada 2024

3 hari lalu

Ridwan Kamil Sebut Akan Fokus Blusukan hingga Akhir Masa Kampanye Pilkada 2024

Ridwan Kamil akan blusukan hingga akhir masa kampanye. Ia akan menyambangi daerah yang masih minim kemenangan untuk dirinya.

Baca Selengkapnya

Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

4 hari lalu

Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

Rano Karno mengatakan Jusuf Kalla bisa menjadi perantara komunikasi antara Indonesia dan pihak Arab Saudi.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Survei Poltracking yang Beda dari LSI, Tim Pramono Anung-Rano Karno: Ada yang Anomali

6 hari lalu

Soal Hasil Survei Poltracking yang Beda dari LSI, Tim Pramono Anung-Rano Karno: Ada yang Anomali

Menurut Chico, perbedaan hasil survei yang dikeluarkan oleh dua lembaga ternama di Indonesia menjadi tanda tanya, terutama bagi tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Elektabilitas Disalip Pramono Anung-Rano Karno di Survei LSI, Suswono Mau LIhat Detail Datanya

6 hari lalu

Elektabilitas Disalip Pramono Anung-Rano Karno di Survei LSI, Suswono Mau LIhat Detail Datanya

Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono menurun dan disalip oleh pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno.

Baca Selengkapnya

Survei Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta: Kalah di LSI, Unggul di Poltracking

7 hari lalu

Survei Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta: Kalah di LSI, Unggul di Poltracking

Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil-Suswono kalah dari Pramono Anung-Rano Karno di survei LSI. Namun di survei Poltracking, mereka menang.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

7 hari lalu

Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

Jusuf Kalla turut menanggapi soal kabjnet Prsbowk yang dinilai gemuk.

Baca Selengkapnya

Survey LSI: Salip Ridwan Kamil, Pramono Anung-Rano Karno Pimpin Elektabilitas Pilkada Jakarta

8 hari lalu

Survey LSI: Salip Ridwan Kamil, Pramono Anung-Rano Karno Pimpin Elektabilitas Pilkada Jakarta

Survei LSI menunjukkan elektabilitas pasangan Pramono Anung-Rano Karno melesat menyalip calon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono.

Baca Selengkapnya

Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

14 hari lalu

Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

JK mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

21 hari lalu

Survei Kepuasan Rakyat atas Demokrasi Tinggi, Mahfud Md: Rakyat Tidak Paham Substansi Demokrasi

Bagi Mahfud Md, survei tak bisa menjadi rujukan karena selama ini rakyat memandang demokrasi baik-baik saja.

Baca Selengkapnya

SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

21 hari lalu

SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

SBY dan Jusuf Kalla akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya