Mayoritas Masyarakat Tolak Penundaan Pemilu, PKB Ngotot Ingin Rembuk Nasional

Reporter

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. ANTARA/HO

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkap mayoritas masyarakat menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Hasil sigi tersebut menunjukkan sekitar 68-71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden, baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara.

"Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi," ujar Direktur LSI, Djayadi Hanan, Kamis, 3 Maret 2022.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II Fraksi PKB, Luqman Hakim mengatakan akan meneruskan temuan survei ini kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selaku pihak yang mengusulkan. Kendati demikian, langkah PKB tidak berhenti dengan adanya temuan ini. PKB malah mengusulkan para petinggi negara duduk bersama membahas masalah ini.

"Saya rasa rembuk nasional bisa dilakukan bersama Presiden melibatkan seluruh Ketua Umum Parpol, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, Kepala Lembaga Negara, Pimpinan Ormas, serta perwakilan pihak-pihak lain yang berkompeten," kata Luqman.

Ia mengklaim, usul tersebut lebih baik dibicarakan 'di atas meja' daripada sekadar kasak-kusuk dan sembunyi-sembunyi seperti api dalam sekam. PKB masih berharap adanya dukungan. "Kalau tidak disetujui, ya masalah ini dikubur bersama-sama dan kita laksanakan Pemilu 2024," tuturnya.

Direktur LSI, Djayadi Hanan menyebut, wacana ini sebetulnya mudah saja dihentikan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tegas berbicara menolak penundaan Pemilu 2024.

"Kalau pernyataan itu tidak dikeluarkan secara crystal clear oleh Presiden, maka akan terus menimbulkan spekulasi. Seperti apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden? Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi, jangan-jangan presiden sebetulnya setuju," ujar Djayadi.

Spekulasi ini makin menguat, lanjut Djayadi, mengingat usul tersebut bukan hanya disampaikan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, melainkan juga terlontar dari orang-orang dekat Jokowi. Seperti sebelumnya pernah disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kalau memang presiden pernah mengatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan presiden, lalu kenapa menteri-menteri berbicara sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum dan diperingatkan. Ini kan ada dua fakta kontradiktif," ujar Djayadi.

Jika Jokowi terus bungkam selagi isu ini digulirkan oleh orang-orang dekat presiden, ujar Djayadi, maka jangan heran jika pertanyaan-pertanyaan tentang peran istana akan terus muncul. "Dan isu itu tidak produktif bagi bangsa kita," tuturnya.

DEWI NURITA | FAJAR PEBRIANTO

Baca: Istana Tanggapi Hasil Survei soal Turunnya Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi






Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

1 hari lalu

Elektabilitas Prabowo Subianto Menurun, Ini Penjelasan Gerindra

Gerindra menyatakan Prabowo Subianto masih belum berkampanye seperti capres lainnya karena masih sibuk sebagai Menteri Pertahanan.


Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

1 hari lalu

Ganjar Pranowo Disarankan Turunkan Sekoci Politik Agar Pencapresan Semakin Mudah

Ganjar Pranowo dinilai harus mulai menurunkan sekoci politiknya dan tak menunggu restu dari PDIP jika ingin maju pada Pilpres 2024.


Relawan Ingin Jokowi 3 Periode, Wakil Ketua MPR Bilang Tak Ada Parpol yang Tertarik

5 hari lalu

Relawan Ingin Jokowi 3 Periode, Wakil Ketua MPR Bilang Tak Ada Parpol yang Tertarik

Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan. Teriakan Jokowi 3 periode turut menggema di acara tersebut.


Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

7 hari lalu

Survei Charta Politika: Hanya 18 Persen Masyarakat Setuju Penundaan Pemilu 2024

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.


MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

13 hari lalu

MK Tolak Gugatan soal Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Menurut MK, norma Pasal 169 huruf N UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sama sekali tidak membatasi atau menghilangkan hak konstitusional pemohon.


Politikus PKB Bilang Koalisi dengan Gerindra Berlanjut Jika Piagam Kerja Sama Dipatuhi

13 hari lalu

Politikus PKB Bilang Koalisi dengan Gerindra Berlanjut Jika Piagam Kerja Sama Dipatuhi

Situasi akan berbeda jika salah satu pihak atau dua belah pihak sudah tidak mematuhi poin kerja sama dalam Piagam Kerja Sama Politik PKB - Gerindra.


Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres Koalisi KIR Diperkirakan Akhir atau Awal Tahun

15 hari lalu

Gerindra Sebut Pengumuman Capres-Cawapres Koalisi KIR Diperkirakan Akhir atau Awal Tahun

Menurut Sekjen Gerindra Muzani, penentuan calon presiden dan calon wakil presiden koalisi KIR berada di tangan Prabowo dan Cak Imin.


Di Depan Jokowi, Plt Ketua Umum HIPMI Tanya Kemungkinan Penundaan Pemilu 2024

15 hari lalu

Di Depan Jokowi, Plt Ketua Umum HIPMI Tanya Kemungkinan Penundaan Pemilu 2024

Plt Ketua Umum HIPMI Eka Sastra mempertanyakan kemungkinan penundaan pemilu 2024 di depan Presiden Jokowi


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

15 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Ketua DPRD DKI hingga Politikus PDIP, PAN, & PKB Kunker ke London saat Pembahasan RAPBD

15 hari lalu

Ketua DPRD DKI hingga Politikus PDIP, PAN, & PKB Kunker ke London saat Pembahasan RAPBD

Sejumlah anggota DPRD DKI melakukan kunjungan kerja atau kunker ke London, Inggris. Ketua Fraksi PKB-PPP menyatakan kunker untuk membahas bus listrik.