TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta para elit politik menyudahi wacana penundaan Pemilu 2024. Meski wacana ini belum direspon oleh masyarakat lapis bawah, ujar La Nyalla, bukan berarti rakyat sebagai pemilik kedaulatan akan setuju.

“Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata La Nyalla lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Februari 2022.

La Nyalla meminta para elit politik seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka negarawan,” tuturnya.

Tiga ketua umum partai politik secara terbuka mendukung penundaan Pemilu 2024. Pernyataan politik itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Dalihnya macam-macam, dari soal perbaikan ekonomi hingga klaim tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut, usul penundaan Pemilu tersebut melanggar konstitusi. Sebab, Pasal 22E UUD 1945 telah mengatur dengan jelas bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. "Jadi, ini nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi yang berjamaah yang didasari pada dahaga atas kekuasaan semata," ujar Denny lewat keterangan tertulis, Jumat, 25 Februari 2022.

DEWI NURITA

Baca Juga: Operasi Partai Politik untuk Menunda Pemilu 2024