TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia kembali mengkritisi pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Setelah sebelumnya dianggap membuat gaduh soal 198 pesantren terafiliasi teroris, kini soal teroris menyusup ke ormas dan lembaga negara.

Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan ucapan itu disampaikan Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris pada Jumat, 18 Februari 2022. "Kali ini kembali membuat pernyataan yang membuat geduh dan menyesalkan diantaranya (ucapan) Irfan Idris," kata Amirsyah saat dihubungi, Senin, 21 Februari 2022.

Amirsyah menyoroti pernyataan Irfan yang menyebutkan bahwa teroris memilik pola aksi yang baru, seperti berusaha menguasai lembaga-lembaga formal, termasuk lembaga negara. Mereka memanfaatkan sejumlah istilah yang selama ini digunakan umat Islam, seperti pembaiatan, pengajian, tarbiyah, hingga taklim untuk menarik simpatisan.

"Narasi ini harus dilakukan investigasi bersama sehingga ada fakta dan data seperti apa proses pembaitan, pengajian, sehingga jelas fakta dan datanya agar tidak meresahkan masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Amirsyah, melalui narasi-narasi tersebur, BNPT hanya menginformasikan ke publik bahwa bahwa individu-individu di organisasi masyarakat juga sudah ada yang terpapar radikalisme atau terorisme. Namun, pernyataan itu hanya dilontarkan tanpa adanya upaya pencegahan yang jelas dengan diiri fakta dan data sebagai bukti. "Hemat saya keberhasilan penggulangan terorisme bukan pada penangkapan tapi pada pencegahan. Karena pencegahan merupakan kewajiban," ujar Amirsyah.

Pada akhir pekan lalu Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris memang mengingatkan semua pihak untuk semakin mewaspadai modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan. Ia menyebut bahwa aparat di tubuh TNI maupun Polri ada yang sudah terpapar paham radikalisme ini. Mereka disebut semakin lihai berkamuflase.

"Buktinya mohon maaf, TNI - Polri juga ada yang terpapar. Jadi, sekali lagi bukan lembaganya, tapi intinya mereka harus ke mana pun bisa menyesuaikan," ungkap Irfan dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022.

Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya penguatan pembinaan atau pemahaman deradikalisasi di manapun. Saat ini, BNPT pun telah mengusung kebijakan penanggulangan terorisme dengan skema pentahelix sejak awal 2022. "Makanya pembinaan atau deradikalisasi yang harus kita kuatkan jangan agar mereka kembali beraksi, kembali lagi terpapar untuk tampil memasuki lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama atau partai politik," tutur Irfan.

ARRIJAL RACHMAN

Baca Juga: Tangani Pesantren Terafiliasi Teroris, BNPT Libatkan Tiga Lembaga