Tangani Pesantren Terafiliasi Teroris, BNPT Libatkan Tiga Lembaga

Reporter

Editor

Amirullah

Klinik Pancasila merupakan program upaya deradikalisasi narapidana terorisme dengan mengedepankan pembinaan wawasan kebangsaan pada nilai-nilai Pancasila. Foto: BNPT

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan tiga kementerian atau lembaga untuk menangani berbagai pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Ini sebagai tindak lanjut pemetaan terhadap 198 pesantren.

Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menjelaskan tiga kementerian atau lembaga yang disinergikan untuk menangani dugaan tersebut adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Polri. Semua itu disinergikan di bawah koordinasi BNPT.

"Penanganan ke depan kan ada program sinergitas kementerian dan lembaga. Bentuk konkretnya bagaimana kita mengajak paling tidak duduk bersama tiga kementerian dan lembaga," kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat, 18 Februari 2022.

Khusus untuk Kementerian Agama, dia menjelaskan, akan diarahkan untuk memetakan pesantren yang telah memiliki dasar hukum dalam pembentukannya, serta meninjau kembali kurikulum yang digunakan pesantren tersebut.

"Hanya mau dapat bantuan beasiswa, tapi saat diperiksa kurikulumnya ternyata tidak ada wawasan kebangsaan dan pendidikan kewarganegaaran Pancasila, tidak ada empat konsensus berbangsa," ujarnya.

Adapun yang kedua, kata dia, adalah Kementerian Dalam Negeri karena berkaitan erat dengan izin pembangunan pesantren tersebut. Sementara itu, yang ketiga disebutkan Irfan adalah melibatkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri.

"Kalau tidak bisa diajak berdamai, tentu ada strategi hukum lainnya yang harus kami tempuh. Minimal ketiganya ini BNPT mengkoordinasikan, mari kita sisir berapa wilayah, berapa provinsi, berapa puluh ribu pesantren," tegas Irfan.

Di sisi lain, Irfan menekankan, data-data pesantren ini pada dasarnya bukanlah konsumsi publik, sebagaimana yang telah dikatakan Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Sebab, dia menyebut, data-data ini masih dalam tahap penyidikan. 

"Itu dalam proses penyelidikan. Makanya kalau disisir setelah dikritisi oleh Majelis Ulama ternyata satu-satu alamat itu bukan pesantren semua. Ada nama radio, klinik, tapi istilahnya kelompok radikal teroris melewati semua lembaga-lembaga itu," ucapnya.






Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

15 jam lalu

Kemenag Pertimbangkan Usulan Subsidi Biaya Haji Hingga 50 Persen

Kemenang mendapat banyak usulan soal subsidi biaya haji yang diberikan ke jemaah besarannya mencapai 50 persen.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

1 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Anggota DPR Sebut 6 Solusi untuk Tekan Biaya Haji

2 hari lalu

Anggota DPR Sebut 6 Solusi untuk Tekan Biaya Haji

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menawarkan beberapa solusi untuk menekan biaya haji. Salah satunya menurunkan biaya penerbangan.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

2 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

3 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Jika Jemaah Tak Mampu Lunasi Biaya Naik Haji, Kemenag Bakal Cari Pengganti

4 hari lalu

Jika Jemaah Tak Mampu Lunasi Biaya Naik Haji, Kemenag Bakal Cari Pengganti

Kemenag telah memberikan waktu pelunasan biaya naik haji yang cukup untuk para jemaah sesuai Undang-Undang.


Wakil Ketua MPR Sebut Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta Baru Usulan

4 hari lalu

Wakil Ketua MPR Sebut Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp 69 Juta Baru Usulan

Kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta dianggap memberatkan jemaah.


Kemenag Jelaskan Kenaikan Biaya Haji saat Saudi Justru Turunkan Harga Paket 30 Persen

4 hari lalu

Kemenag Jelaskan Kenaikan Biaya Haji saat Saudi Justru Turunkan Harga Paket 30 Persen

Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya haji. Besarnya menjadi sekitar Rp 69 juta.


BPKH Sebut Kenaikan Biaya Haji Cegah Nilai Manfaat Jemaah Tergerus

4 hari lalu

BPKH Sebut Kenaikan Biaya Haji Cegah Nilai Manfaat Jemaah Tergerus

Fadlul menyebut usulan skema kenaikan biaya haji dari Kementerian Agama sebesar 70:30 dirasa BPKH itu sudah pas.


Jokowi Pastikan Kenaikan Biaya Haji Masih Dikaji: Belum Final, Udah Rame

5 hari lalu

Jokowi Pastikan Kenaikan Biaya Haji Masih Dikaji: Belum Final, Udah Rame

Usulan kenaikan biaya haji 2023 dilontarkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Biaya perjalanan ke Tanah Suci melonjak jadi alasan.