Sejumlah siswa belajar secara daring dengan memanfaatkan akses internet gratis dari Pemprov DKI Jakarta di Balai RW 02, Galur, Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2020. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merekomendasikan sejumlah usulan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengubah sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terkait adanya tiga siswa yang mengakhiri hidupnya diduga lantaran depresi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Fedrasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada Jumat pekan lalu, membingungkan para guru. Sebab, hadirnya Kurikulum Merdeka yang bersifat belum wajib, menambah varian kurikulum yang akan diterapkan guru.
"Saat ini ada tiga kurikulum yang bisa dipilih, Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Prototype atau Merdeka. Guru-guru ini bingung mau menerapkan yang mana," ujar Heru saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Februari 2022.
Heru menjelaskan masing-masing kurikulum memiliki keistimewaannya masing-masing. Seperti Kurikulum 2013 yang masih padat dengan kompetensi dan tidak efektif diterapkan saat pandemi karena berpotensi learning loss.
Lalu Kurikulum Darurat yang memiliki beban kompetensi lebih kecil dan telah disesuaikan dengan kondisi pandemi dan kondisi murid yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Terakhir Kurikulum Merdeka yang mengunggulkan project base learning serta memberikan kebebasan kepada guru mengatur waktu pelajaran, asalkan memenuhi target per tahun, bukan lagi per pekan.
"Di satu tahun yang sama, guru boleh memilih kurikulum yang berbeda, jadi membingungkan. Yang bagus yang mana sih? Yang mana yang harus kami pilih?" kata Heru.
Selain itu, Heru mengatakan Kurikulum Merdeka sebelumnya telah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Ribuan sekolah itu mendapat bantuan subsidi dana dari pemerintah untuk menyiapkan para tenaga pengajar hingga fasilitas penunjang lainnya.
Sementara itu, Heru mengatakan sekolah non-penggerak yang ingin secara mandiri menerapkan Kurikulum Merdeka, tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Hal ini ia khawatirkan dapat memicu permasalahan baru.
"Ketika mereka melakukan Kurikulum Merdeka secara mandiri, berarti biaya ditanggung sendiri seperti pelatihan hingga beli bukunya. Jadi nanti akan ada perbedaan semangat dalam penerapan kurikulum ini," kata Heru.
Nadiem Makarim meluncurkan program Kurikulum Merdeka pada Jumat, 11 Februari 2022. Kurikulum baru ini diharapkan bisa mengatasi learning loss yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Nadiem mengatakan sekolah berhak memilih tahun kapan akan mulai menetapkan salah satu dari tiga kurikulum tersebut.
“Mereka boleh memilih mau tahun berapa dulu mulainya, apa elemen yang akan mereka masukan dulu. Ini sesuai dengan kesiapan sekolah masing-masing. Jadi, tidak perlu panik para guru dan kepala sekolah karena kemerdekaan dan keputusan itu ada di mereka,” ujar Nadiem mengenai Kurikulum Merdeka.
