TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, mengatakan kementeriannya sedang mendorong sejumlah sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kemendikbudristek mencatat masih ada 20 persen sekolah belum menerapkan kurikulum merdeka.
Salah satu caranya, menurut Anindito, adalah menyiapkan berbagai alat bantu. Misalnya, platform merdeka mengajar atau PMM. PMM menyediakan materi ajar mulai buku sampai modul dan asesmen kelas.
"Semua guru bisa mengakses materi pelatihan berstandar nasional ini," kata Anindito dalam keterangannya, Rabu, 10 April 2024.
Kemendikbudristek menetapkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kemendikbudristek memberikan waktu dua hingga tiga tahun bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka.
Untuk mengejar terget itu, Anindito mengatakan Kemendikbudristek menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada guru. Program Guru Penggerak adalah salah satunya. Melalui program ini, Kemendikbudristek sudah melatih puluhan ribu guru sebagai calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah.
Ada juga pelatihan untuk kepala sekolah melalui Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Selain itu, akan ada pelatihan yang lebih spesifik untuk aspek-aspek baru Kurikulum Merdeka, termasuk untuk guru informatika, guru bahasa Inggris, guru jasmani, olahraga, dan kesejatam; serta guru pendidikan anak usia dini dan guru pendidikan inklusi.
Pilihan Editor: Kemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah
