TEMPO.CO, Jakarta -Badan Nasional Penanggulanan Terorisme dan Majelis Ulama Indonesia melakukan pertemuan membahas isu terorisme. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar usai melakukan pertemuan tertutup dengan para pimpinan MUI di Kantor Pusat MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Februari 2022.

Boy Rafli Amar mengatakan bahwa BNPT dan MUI sebenarnya sedang melalukan kerja sama dari sisi yang berbeda, tapi ada irisan kerja sama yang harus hadir bersama. Menurutnya kedua belah pihak harus saling memberikan kontribusi dan mendiskusikan beberapa istilah-istilah untuk penyamakan persepsi antara BNPT dan para ulama.

"Sehingga tentunya kita tidak ingin langkah-langkah yanh kontraproduktif. Tapi tentu dengan kesamaan komitmen itu, bagaimana kita memilihkan langkah yang terbaik ke depan," ujar Boy usai pertemuan.

Tujuannya, Boy melanjutkan, agar kejahatan terorisme yang berbasiskan kekerasan tidak menyasar pada kalangan anak muda. Karena, kata dia, yang harus diselamatkan ke depan adalah anak muda.

Keterpaparan paham terorisme itu, Boy menyebutkan banyak terjadi terhadap mereka yang berstatus pelajar, yang sedang mengikuti pendidikan di berbagai tempat. Bahkan ada yang juga berstatus aparatur negara. "Ini juga menjadi catatan yang datanya ada di kami. Karena kami punya forum kerja sama sendiri dengan 11 kementerian untuk mencermati di lingkungan pemerintahan yang terpapar," kata Boy.

Ketua MUI Bidang Organisasi Noor Achmad mengatakan bahwa ke depan MUI dan BNPT akam merumuskan bersama kaidan dan kriteria dari terorisme dan ekstrimisme. "Seperti penggunaam diksi, pesantren, ma'had, dan lain sebagainya. Agar tidak melukai salah satu kelompok. Itu usulan para kiai dan profesor," tutur Noor.

Selain itu, MUI juga meminta adanya kesamaan hak keadilan, bahwa BNPT itu adalah kekuatan negara. "Artinya antara MUI dan BNPT ke depan akan lebih mempererat kerjasamanya," katanya lagi.

Baca Juga: Kepala BNPT Minta Maaf Soal Data 198 Pesantren Terafiliasi Teroris