TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak delapan fraksi DPR dalam Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menyepakati Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara. Mayoritas anggota fraksi berpendapat nama Nusantara cocok untuk dijadikan nama Ibu Kota Negara meski masih perlu penjelasan lebih rinci dari pemerintah mengenai pemilihan kata tersebut.

"Kami setuju namun aspek historis dan filosofis nama Nusantara perlu penjelasan dalam memori penjelasan," kata anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Yanuar Prihatin di Kompleks Parlemen, Senin, 17 Januari 2022.

Menurut Yanuar, Nusantara merupakan kata sakti karena dari nama itu muncul makna kebangkitan dan kejatuhan. Dia menilai saat ini Nusantara dibutuhkan untuk sesuatu yang hebat bagi kebangkitan bangsa Indonesia.

Senada, anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Golkar, Sarmudji, mengatakan makin ke sini kata Nusantara semakin dimaknai positif. Ia mencontohkan, orang kerap bangga menyebut cita rasa nusantara, kuliner nusantara, hingga Islam nusantara.

"Itu artinya nama Nusantara semakin diterima dengan baik oleh semua kalangan," kata Sarmudji.

Meski begitu, ia menambahkan, Fraksi Partai Golkar tetap meminta pemerintah untuk membuat memori penjelasan khusus untuk nama Nusantara sebagai ibu kota negara. Dia menilai memori penjelasan itu sangat penting agar bisa menyampaikan pemaknaan yang baik kepada masyarakat, bukan justru tafsir terkait luka sejarah di masa lalu.

Dari sembilan fraksi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya yang belum mengambil sikap atas pemilihan nama Nusantara. Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menuturkan PKS bisa memahami pemilihan nama Nusantara. Namun, belum ada penjelasan yang komprehensif dan terdokumentasikan dalam undang-undang ini.

"Jadi PKS masih menunggu penjelasan secara komprehensif, terdokumentasikan. Dan penjelasan dari ahli bahasa jangan sampai ada mis ketika digabung dengan kata IKN," kata Ecky.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Agustin Teras Narang berharap pemerintah membuat kajian yang komprehensif berkaitan penamaan Nusantara. Ia mempertanyakan landasan sosiologis, filosofis, dan historis dari pemilihan nama tersebut. Sama seperti PKS, DPD pun belum menentukan sikap hingga pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif.

"Berkenaan dengan nama Nusantara, tentu DPD dalam hal ini menganggap ini merupakan suatu hal yang tidak sederhana karena ini suatu penamaan terhadap IKN dan ini punya nilai yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara kita," katanya.

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia, memastikan pemerintah sudah merenung dan berkontemplasi dalam mencari nama yang baik untuk ibu kota negara baru ini. Untuk itu, ia mengatakan, fraksi-fraksi hanya perlu mendengarkan penjelasan pemerintah.

"Kalau soal istilah, pasti pemerintah sudah merenunglah, kontemplasi, mencari kata yang terbaik kiri-kanan. Tinggal kita minta penjelasan saja pemerintah kenapa dinamai Nusantara, sepakat ya? Setuju ya?” ujar politikus Partai Golkar ini.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca: Kepala Bappenas Jelaskan Pemilihan Nusantara Sebagai Nama Ibu Kota