TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemilihan kata Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Suharso mengatakan Nusantara adalah konseptualisasi atas wilayah geografi sebuah negara dengan pulau-pulau yang menjadi konstituennya.

Bersatunya pulau-pulau itu, kata Suharso, terungkap pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi budaya, etnis, dan seterusnya. Sehingga, Nusantara merupakan konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan itu.

"Ibu kota Indonesia dengan nama itu mengungkap realitas tadi," ujar Suharso Monoarfa dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senin, 17 Januari 2022.

Suharso mengatakan nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional. Sebelum nama Nusantara terpilih, Suharso menjelaskan, ada beberapa nama yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam penjaringan nama-nama itu, Suharso mengklaim telah memanggil para ahli bahasa dan ahli sejarah.

"Kemudian mereka yang punya otoritas memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat," kata dia.

Di antara nama-nama yang diusulkan, Suharso menjelaskan, ada nama Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusajaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalapura, hingga Kertanegara.

"Ada sekitar 80an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata nusantara tanpa kata jaya," ucap dia.

Pemilihan kata Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru sempat menimbulkan perdebatan di kalangan anggota Pansus RUU IKN. Sejumlah anggota khawatir penamaan itu akan menimbulkan multitafsir karena selama ini Nusantara sudah melegenda menjadi nama yang merujuk pada wilayah Indonesia. Para anggota fraksi pun meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dalam pemilihan kata tersebut.

Sebanyak delapan fraksi sepakat dengan pemilihan kata Nusantara sebagai nama ibu kota negara. Satu fraksi, yakni Partai Keadilan Sejahtera belum menentukan sikap.

Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menuturkan PKS bisa memahami pemilihan nama Nusantara. Namun, belum ada penjelasan yang komprehensif dan terdokumentasikan dalam undang-undang ini.

"Jadi PKS masih menunggu penjelasan secara komprehensif, terdokumentasikan. Dan penjelasan dari ahli bahasa jangan sampai ada miss ketika digabung dengan kata IKN," kata Ecky.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca: Pansus Sebut Ada 80 Calon Nama Ibu Kota Baru, Terpilih Nusantara