TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengumumkan
susunan kepengurusan organisasi periode 2022-2027, Rabu 13 Januari 2022. Kepengurusan baru PBNU ini lebih beragam, Yahya menggandeng sejumlah kader partai dan juga perempuan sebagai pengurus.

Yahya menyebut para politikus tersebut digandeng untuk menjadi pengawas aktivitas NU, memantau kader agar tidak cawe-cawe dalam politik praktis. "Kalau ada anggota yang mengeluarkan sesuatu yang miring-miring pada kepentingan politik masing-masing, maka akan langsung ketahuan," kata Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers, Rabu, 12 Januari 2022.

Beragam latar belakang politikus di kepengurusan, lanjut dia, juga diharapkan akan menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama dari tindakan politisasi terhadap organisasi tersebut. Sebab, menurut Yahya, peniadaan politikus dalam kepengurusan akan membuat organisasi yang dipimpinnya itu semakin mudah untuk dipolitisir. "Intinya kami sama-sama menjaga Marwah PBNU ke depan," kata dia.

PBNU yang sebelumnya identik dengan PKB, kini diwarnai dengan kehadiran kader-kader partai lain seperti PDIP dan Golkar. Politikus PDIP Mardani Maming misalnya, masuk sebagai Bendahara Umum PBNU. Maming dikenal sebagai pengusaha yang menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian ada politikus PDIP Nasyirul Falah Amru. sebagai salah satu Ketua Tanfidzyah PBNU. Dari Golkar, ada Nusron Wahid yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum PBNU. Kemudian dari PPP, ada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Putra dari almarhum Maimoen Zubair itu masuk dalam jajaran anggota A'wan PBNU.

Kader PPP lainnya yang masuk jajaran pengurus PBNU adalah Mustofa Aqil Siroj sebagai Rais Syuriah PBNU. Sementara politikus dari PKB, ada Dipo Nusantara Pua Upa. Kemudian, terdapat 11 orang perempuan masuk dalam kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), periode 2022-2027. Di antaranya, ada Alissa Wahid dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Keduanya sama-sama menjabat sebagai ketua bidang di PBNU.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menyebut, ada dua kemungkinan dibalik alasan Yahya menggandeng sejumlah politikus partai tersebut.

"Pertama, mereka punya andil atau jasa dalam memenangkan Yahya, sehingga diakomodir. Kedua, bisa saja Yahya ingin membangun gagasan, 'PBNU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana'," ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Kamis, 13 Januari 2022.

Menurut Ujang, PBNU tidak akan bisa sepenuhnya jauh dari politik praktis seperti janji Yahya Staquf. "Sebab, jika PBNU jauh dari politik, mereka juga akan menimbang rugi ketinggalan gerbong kekuasaan," ujarnya.

Ia menengarai, Yahya akan memakai strategi dua kaki. "Skemanya, secara kelembagaan atau institusi PBNU tidak akan main politik praktis, tapi kader-kadernya secara individu diberi keleluasaan untuk main politik praktis. Kita lihat saja nanti, apa yang akan terjadi pada PBNU di 2024," ujar Ujang.

Adapun dari sisi kader perempuan, Alissa Wahid mengatakan, dilibatkannya perempuan dalam struktur kepengurusan PBNU merupakan suatu terobosan yang sangat penting dalam perjalanan NU sebagai suatu jami’iyah.

"Sejak awal, ruang untuk perempuan itu besar di NU. Kalau kita melihat acara NU, pasti banyak perempuan tampil di ruang publik. Nah, sama halnya nyai-nyai di NU itu tidak hanya mengurusi Pak Kiai, namun juga mengurusi santri dan pondok pesantren. Di sini sangat terlihat bahwa perempuan juga dapat berdedikasi di struktur PBNU," ujar Alissa dikutip dari laman resmi NU.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian itu mengatakan bahwa dilibatkannya dirinya dalam struktur PBNU tidak hanya untuk dirinya secara pribadi, melainkan sebagai gerbang bagi perempuan lain untuk memperbesar khidmah mereka bagi Nahdlatul Ulama, umat Islam, bangsa, negara dan peradaban dunia.

DEWI NURITA

Baca: Gus Yahya Ingin Laporan Keuangan PBNU Transparan dan Bisa Diakses Publik