TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menyuntikkan vaksin booster kepada masyarakat umum mulai 12 Januari 2022 mendatang. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan vaksin booster akan diberikan pada kelompok masyarakat usia dewasa di atas 18 tahun dan sesuai dengan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Ini akan diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan sesudah dosis kedua. Kami identifikasi sudah ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini," ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin, 3 Januari 2022.

Pemerintah menetapkan kriteria daerah yang bisa menyuntikkan vaksinasi booster, yakni kabupaten/kota yang sudah memenuhi 70 persen suntikan pertama dan 60 persen dosis kedua. "Sampai sekarang ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut," ujar Budi.

Mekanisme pemberian vaksin booster berbasis PBI dan non-PBI. Vaksin booster gratis akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dananya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, individu yang ingin mendapatkan vaksin booster harus membayar. Pemerintah belum menetapkan tarif vaksin booster untuk kelompok berbayar.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat pada awal Desember lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah mempersiapkan anggaran pembelian 21,5 juta dosis vaksin untuk kelompok lansia dan 78,7 dosis untuk penerima bantuan iuran (non-lansia). Dia memperkirakan besaran biaya vaksinasi booster sekitar Rp 300 ribu.

Untuk jenis vaksin booster yang akan digunakan, pemerintah masih menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization). Budi menyebut, pemerintah tertarik dengan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat yang merekomendasikan vaksinasi booster dengan merek Moderna sebanyak setengah dosis.

Dengan asumsi vaksin Moderna dan Pfizer dapat digunakan sebanyak setengah dosis, Budi menyebut stok vaksin booster yang telah ada sudah mencukupi. "Kalau tidak ada beda dari sisi efektivitasnya, kita bisa gunakan half-dose, maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis," ujar dia.

Kendati demikian, ujar Budi, opsi-opsi ini masih harus didiskusikan sembari menunggu kajian ITAGI rampung. ITAGI bersama sejumlah pakar dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Indonesia tengah menguji coba penggunaan vaksin berbeda merek sebagai penguat imun terhadap virus corona.

Suntikan vaksin booster bisa berplatform homologous (vaksin yang sama dengan dosis satu dan dua) maupun heterologous (vaksin yang berbeda dengan dua suntikan sebelumnya).

Setidaknya, ada tujuh kombinasi yang sedang diuji untuk menentukan skema vaksinasi booster. Di antaranya, empat tipe homologous, yaitu kombinasi dosis pertama dan kedua vaksin Sinovac dengan booster Sinovac, dosis pertama dan kedua vaksin Sinopharm dengan booster Sinopharm, dosis pertama dan kedua vaksin Moderna dengan booster Pfizer, serta dosis pertama dan kedua vaksin Pfizer dengan booster Pfizer.

Kemudian, tiga tipe heterologous, yakni dosis pertama dan kedua vaksin Sinovac dengan booster AstraZeneca/Moderna/Pfizer, dosis pertama dan kedua vaksin Sinopharm dengan booster AstraZeneca/Moderna/Pfizer, serta dosis pertama dan kedua vaksin AstraZeneca dengan booster Pfizer.

DEWI NURITA

Baca: Vaksin Booster, Menteri Kesehatan Sebut Ada Stok 150 Juta Dosis