Pakar Sebut Partai Buruh Punya Peluang Di Pemilu 2024

Reporter

Tempo.co

Kamis, 30 Desember 2021 19:45 WIB

Tangkapan layar Presiden Partai Buruh Said Iqbal (dua dari kanan) memberi keterangan kepada wartawan saat jumpa pers, di Kantor Partai Buruh, Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021. Foto: Antara

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai Partai Buruh memiliki peluang untuk berkompetisi pada pemilu 2024. Menurut dia, peluang Partai Buruh bergantung pada usaha yang dilakukan untuk menarik suara.

Ujang menuturkan peluang partai ini bergantung pada usaha mereka memobilisasi suara rakyat kecil dan kaum buruh. Terlebih dengan masyarakat yang banyak kecewa dengan sejumlah kebijakan parlemen saat ini yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Jadi tantangannya adalah apakah mereka bisa menarik suara buruh terutama kelompok buruh yang sudah terafiliasi dengan partai besar,” kata Ujang pada Kamis 30 Desember 2021.

Selain itu, Ujang juga menyebut partai ini harus bisa menjawab keresahan yang dirasakan buruh saat ini. Sebab, kata dia, nama buruh yang mereka bawa sudah seharusnya menjadi representasi agenda jika mereka masuk parlemen nanti.

“Harusnya Partai Buruh ini bisa menjadi jawaban kekecewaan buruh kepada pemerintah nanti,” kata dosen Universitas Al-Azhar Jakarta itu

Advertising
Advertising

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan partainya memiliki target untuk masuk ke dalam parlemen pada pemilu 2024 nanti. Oleh karena itu, Said menyebut saat ini partainya sedang melakukan berbagai upaya persiapan seperti konsolidasi partai dan juga mengupayakan verifikasi dari KPU. “Insyaallah 2024 kita targetkan 4 hingga 6 persen suara dapat kita raih nanti,” kata Said dalam konferensi pers Partai Buruh.

Berita terkait

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

5 jam lalu

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo menerima masukan dari PKB untuk menjadi agenda nasional.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

8 jam lalu

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

Cak Imin menyebutkan tiga kriteria utama untuk calon kepala daerah dari PKB pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

9 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

17 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

19 jam lalu

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Koalisi Perubahan dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya