INFO NASIONAL- Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) menggelar kegiatan Konferensi Pers “Catatan Akhir Tahun” untuk menyampaikan kinerja yang sepanjang 2021 dan juga proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 yang dilakukan secara Hybrid di Graha BPKN-RI.

Ekonomi global diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4 persen pada 2022, menurun jika dibandingkan dari proyeksi sebelumnya pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,1 - 5,6 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 sebesar 4 - 4,1 persen. Angka ini lebih baik dari tahun 2021 yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 - 3,7 persen.

Menurut Ketua BPKN-RI Rizal E. Halim, angka ini tentunya berkebalikan dengan proyeksi ekonomi global yang diprediksi menurun, dikarenakan ekonomi negara maju sedang tertekan seperti Amerika, Eropa, Jepang, Tiongkok. Dengan menurunnya kasus Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang masih berjalan akan berpotensi menjadi momentum akselerasi kebangkitan ekonomi Indonesia. hal ini dapat dilihat dari stabilitas indikator makro yang ada saat ini.

Rizal menyampaikan kondisi ini didasarkan dinamika dalam penanganan Covid 19 dan dampaknya yang begitu luas, juga tantangan struktural di dalam perekonomian saat ini. Maka strategi kedepan dalam kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun pragmatis, dan fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang.

Tentunya sinyal-sinyal ekonomi indonesia bergerak positif terlihat dari keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terus menguat sejalan dengan membaiknya mobilitas masyarakat. Hal ini tercermin dari survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) oleh Bank Indonesia (BI) Oktober 2021 , tercatat sebesar 113,4 meningkat dari 95,5 pada September 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2021 meningkat sebesar 145,9 miliar dolar AS. “Saya melihat cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2021 juga mencatat surplus pada triwulan III 2021 10,7 miliar dolar AS,’’ujar Rizal.

Rizal menambahkan, data pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang per Agustus 2021. Jumlah itu turun sekitar 670 ribu orang dari posisi per Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang. “Pada November 2021 terjadi peningkatan inflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), Secara tahunan, tingkat inflasi pada periode tersebut tercatat mencapai 1,75 persen (year-on-year/yoy) tertinggi sepanjang 2021. Hal ini relatif stabil tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Pengendalian inflasi tahun ini sudah dikelola dengan baik,” katanya.

Jika bicara kenaikan inflasi, lebih tinggi demand dibanding supply sehingga terjadi kenaikan harga. Jadi bisa disimpulkan faktor permintaan lebih dominan yang mempengaruhi inflasi pada November 2021, Hal tersebut mencerminkan daya beli masyarakat sudah berangsur pulih” ujarnya.

Rizal E. Halim menjelaskan, BPKN-RI mencatat 7.021 pengaduan sejak 2017 – 9 Desember 2021 yang didominasi pengaduan Jasa Keuangan, E-commerce dan perumahan. Sedangkan sejak 2005 – 2021 BPKN-RI telah mengirimkan 210 rekomendasi kepada kementerian/lembaga, namun hanya 48 kementerian/Lembaga yang merespon rekomendasi tersebut.

“Banyaknya pengaduan ini, menjadi catatan karena BPKN-RI bukan lembaga yang memiliki kewenangan menangani kasus, tetapi melihat tred pengaduan yang selalu meningkat menjadi ekspektasi masyarakat sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengadukan permasalahan yang dialami Konsumen. Tentunya ini tantangan bagi pemerintah dan juga pelaku usaha agar membuat market trust semakin baik pada 2022,” kata Rizal.

Rizal E. Halim menuturkan sepanjang tahun ini, kinerja badan yang dipimpinnya itu berjalan baik. Sejumlah program seperti kerjasama dengan Lembaga internasional, Indonesia Consumer Protection Award, Lomba Vlog BPKN-RI dan juga penerimaan Pengaduan ditangani dengan baik.

“BPKN-RI berharap pada 2022 market lebih trust terhadap berbagai institusi yang ada di pasar. Koordinasi lintas sektoral juga berjalan dengan baik efisien dan efektif seperti yang diharapkan Presiden Jokowi,”ujarnya. (*)