TEMPO.CO, Jakarta - Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan kepengurusan PBNU secara resmi berakhir pada 25 Desember 2021. Sehingga, menurutnya, Muktamar NU harus digelar sebelum 25 Desember 2021.

“Sesuai hasil Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, muktamar digelar tanggal 23-25 Desember 2021, sehingga masa kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1 Desember 2021.

Menurut Gus Ipul, sesuai keputusan munas dan konbes, jika ada perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakannya muktamar, maka penentuan kapan pelaksanaan diserahkan pada PBNU.

“Padahal pemerintah berencana menerapkan PPKM level III mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022, sehingga Muktamar 23-25 Desember 2021 jelas tidak mungkin,” kata Gus Ipul.

Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar telah memerintahkan memajukan Muktamar pada 17 Desember 2021. Adapun Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj lewat Sekjen Helmy Faishal menginginkan Muktamar NU dimundurkan pada akhir Januari 2022.

“Jika PBNU gagal mengambil keputusan maka periode kepemimpinan PBNU berakhir pada 25 Desember 2021. Selanjutnya akan terjadi kekosongan kepemimpinan. Maka yang diperintahkan Rais Aam harus jadi pedoman,” kata Gus Ipul.

Wakil Sekjen PBNU Ishfah Abidal Aziz mengatakan untuk memundurkan atau memajukan muktamar diperlukan rapat gabungan yang harus dihadiri rais aam dan ketua umum.

Jika rapat gabungan tidak terjadi, maka Muktamar NU wajib digelar sebelum 25 Desember 2021. Selain itu, jika terjadi keadaan deadlock, maka rais aam memiliki hak untuk menentukan kapan muktamar.