Sosok yang akrab disapa Pram ini menuturkan KPU mengapresiasi pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara atau Pemilu 2024. "Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2)," tutur dia.

Soal tahapan Pemilu 2024, menurut dia, KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR. Menurut rencana, dalam forum tersebut akan membahas Rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal. "Hari ini (Selasa, 30/11), surat sudah diterima di staf Setjen DPR RI," ujar Pramono.

Dalam surat tersebut, ia mengatakan KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember 2021 atau setidak sebelum memasuki masa reses. "Menyesuaikan dengan agenda Kemendagri dan Komisi II DPR RI," ujarnya.

Sebelumya, Pramono Ubaid menyatakan pada prinsipnya KPU tidak terpaku pada tanggal untuk hari pemungutan suara. "Yang paling penting bagi KPU, masing-masing tahapan pemilu cukup waktunya," kata dia.

Jika hari pemungutan pilkada digelar pada November 2024, KPU menilai hari pemungutan Pemilu 2024 harusnya digelar pada Februari. Sebab ada jarak waktu yang dibutuhkan agar penyelenggaraan dua pemilihan itu tidak saling tumpang tindih.

Baca juga: Mencari Titik Temu Jadwal Pemilu 2024