TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengungkapkan alasan pemerintah mengusulkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 baru-baru ini. Dia mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menetapkan tanggal pemilu memang baru meminta pendapat dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

"Ada yg bilang, Kok Pemerintah baru ajukan usul jadwal Pemilu? Kok tdk dulu2? Ya, iyalah. KPU yg berwenang menetapkan jadwal Pemilu kan baru meminta pendapat Pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU," kata Mahfud MD lewat akun Twitternya, Ahad, 17 Oktober 2021.

Mahfud mengatakan pemerintah baru menyampaikan usulan ketika dimintai pendapat oleh KPU. Jika mengusulkan tanpa ada permintaan, kata dia, justru pemerintah berpotensi dituding memiliki agenda tersembunyi.

"Kalau blm dimnta kita kok ngajukan duluan nanti dituding ada agenda terselubung," ujarnya.

Di sisi lain, Mahfud melanjutkan, pemerintah juga bisa dituding tak menginginkan Pemilu 2024 jika tak menyampaikan usulan. Asumsi ini beberapa kali mencuat dengan adanya isu perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Sebaliknya kalau sdh dimintai pendapat scr resmi kok tdk mengusulkan nanti kita bs dituding tak mau adakan Pemilu," tulis Mahfud.

Maka dari itu, kata Mahfud, pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 untuk pemungutan suara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dia mengatakan usulan hari-H tersebut efisien secara waktu dan biaya serta tak melanggar agenda konstitusional.

"Itu sdh dgn simulasi yg ketat. KPU dan DPR bs membuat usul juga," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Pemerintah mengusulkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 pada digelar pada 15 Mei. Ini berbeda dengan usulan KPU agar pencoblosan diselenggarakan pada 21 Februari 2024. Sejumlah pegiat pemilu dan fraksi di DPR pun mengkritik usulan pemerintah yang dinilai terlalu berimpitan dengan waktu penyelenggaraan pilkada serentak pada bulan November 2024.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Rocky Gerung: Situasi Menjelang 2024 Seperti Kandang Oligarki Beternak Politikus