Perludem Prediksi Ada 3 Pasangan Calon di Pilpres 2024

Reporter

Friski Riana

Jumat, 15 Oktober 2021 16:52 WIB

Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin, 11 Februari 2019. Jumlah petugas pelipatan 1.000 orang dari PPK, PPS serta KPPS. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, meyakini calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak lebih dari 3 pasangan. “Mengikuti perjalanan pemilu presiden kita, saya meyakini 2024 tidak akan lebih dari 3 paslon,” kata Titi dalam diskusi KedaiKOPI, Jumat, 15 Oktober 2021.

Titi mengatakan kehadiran 3 paslon di Pilpres 2024 bisa terjadi jika konfigurasi ambang batas pencalonan presiden tidak mengalami perubahan. Dalam Pasal 222 UU Pemilu, pasangan calon diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Titi berharap pemilu 2024 tidak hanya diisi dua paslon seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019. Pasalnya, ia melihat adanya kecenderungan terjadi polarisasi disintegratif yang tidak berorientasi pada gagasan dan program akibat masih berlakunya ambang batas pencalonan.

Untuk menghadirkan adanya 3 paslon dalam Pemilu 2024, Titi menilai perlu kenegarawanan dan itikad baik elite partai politik dalam memberikan alternatif calon pemimpin yang lebih beragam. Sehingga, masyarakat akan terhindar dari terjadinya polarisasi.

“Sehingga kita betul-betul bisa mencapai harapan lahirnya calon-calon alternatif yang membawa politik gagasan. Kalau tidak belajar dari 2019 sangat mahal ongkos yang kita bayar,” ujar Titi ihwal Pilpres 2024.

Advertising
Advertising

Baca juga: PDIP Bakal Beri Peringatan Kader yang Deklarasi Relawan Ganjar

FRISKI RIANA

Berita terkait

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

5 jam lalu

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo menerima masukan dari PKB untuk menjadi agenda nasional.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

8 jam lalu

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

Cak Imin menyebutkan tiga kriteria utama untuk calon kepala daerah dari PKB pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

9 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

17 jam lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

19 jam lalu

Alasan Cak Imin Ingin Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Koalisi Perubahan dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Aceh.

Baca Selengkapnya

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

1 hari lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya