Bamsoet Respons Isu Aktual Terkait Covid-19, Perjudian, dan Pinjol Ilegal
Kamis, 14 Oktober 2021 16:29 WIB
INFO NASIONAL-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo merespons berbagai isu aktual tentang Covid-19. Bamsoet mengatakan, progres vaksinasi Covid-19 warga lanjut usia (lansia) menjadi salah satu indikator dalam penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Oleh karena itu, akselerasi vaksinasi warga lansia ini harus menjadi atensi pemerintah. Ia meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut untuk fokus pada hal tersebut, berikut rekomendasi dari Bamsoet.
A. Meminta pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi indikator penentuan level PPKM dengan memberikan atensi khusus terhadap capaian vaksinasi lansia yang masih rendah, dengan terus berupaya mendekatkan layanan vaksinasi bagi warga lansia, melalui program door to door. Mengingat, warga lansia lebih banyak di rumah dan masih sedikit yang mengakses layanan vaksinasi.
B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus memverifikasi data sekaligus memonitor cakupan vaksinasi Covid-19 di seluruh daerah, khususnya terfokus pada cakupan vaksinasi bagi warga lansia. Sehingga, pemerintah dapat segera melakukan percepatan maupun perluasan vaksin di daerah yang masih rendah cakupannya.
C. Meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya warga lansia, mengenai manfaat dan keamanan vaksin Covid-19 sehingga warga lansia paham dan tidak takut untuk divaksin. Mengingat, banyaknya informasi yang tidak jelas membuat keraguan dan ketidakpahaman lansia terkait vaksin menjadi kendala dalam mencapai target mempercepat program vaksinasi Covid-19.
D. Meminta komitmen pemerintah daerah untuk berupaya menggencarkan vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia dan memperluas cakupannya. Sehingga, percepatan vaksinasi khususnya bagi warga lansia bisa terwujud.
E. Mendorong keluarga terdekat untuk memberikan pengertian dan mengajak lansia ke sentra vaksinasi terdekat, sekaligus membantu mendaftarkan, disamping meminta kesediaan lansia untuk divaksinasi agar kekebalan kelompok segera terbentuk.
Tak hanya itu, maraknya penyelenggara pinjaman online/pinjol ilegal kerap melakukan aksi teror kepada masyarakat yang menjadi korban. Ketua MPR RI merespons hal ini dan merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut.
A. Meminta Otoritas Jasa Keuangan/OJK bersama kepolisian untuk terus menelusuri keberadaan pinjol ilegal, dengan memberikan sikap tegas kepada pinjol ilegal untuk tidak menjalankan usahanya, jika tetap tidak mengindahkan, maka aparat diminta memberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun investor pinjol ilegal, karena masalah pinjol ilegal sudah menimbulkan keresahan di masyarakat.
B. Meminta OJK mengevaluasi lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan Permodalan Nasional Madani/PNM terkait penyelenggaraan pinjol ilegal yang marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, dikarenakan maraknya pinjol ilegal juga berpotensi terjadi karena kurangnya pengawasan.
C. Meminta pemerintah membuat program untuk memperkuat perbankan bagi rakyat kecil, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM agar memberikan akses dan prosedur yang lebih mudah serta memperluas jangkauan hingga ke seluruh pelosok negeri, guna membantu perekonomian masyarakat sehingga masyarakat tidak menggunakan jasa pinjol yang tidak resmi/ilegal.
D. Meminta OJK menyosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjol yang resmi serta strategi agar tidak terjerat dalam pinjol ilegal, dan memastikan masyarakat memahami persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan pinjaman uang, seperti besaran bunga dan tenggat jatuh tempo pembayaran utang, dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah teriming-imingi oleh banyaknya uang yang bisa dipinjam dan kemudahan prosedur untuk meminjam uang oleh satu agen pinjol tertentu.
E. Meminta pemerintah terus berupaya melakukan langkah preventif guna mencegah munculnya kembali pinjol-pinjol ilegal, dan juga terus berupaya memberantas pinjol ilegal yang dapat merugikan masyarakat.
Persoalan penting lainnya yang menjadi sorotan Bamsoet adalah ditangkapnya sindikat penjudi online yang telah menggunakan empat situs kementerian dan 490 lembaga pendidikan sebagai media iklan untuk judi online. Berikut ini respons Ketua MPR RI.
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo untuk segera memblokir situs ataupun iklan judi online tersebut, dan meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, dan menindak tegas pelaku pejudi online sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
B. Meminta pemerintah mengevaluasi sistem keamanan di situs-situs resmi pemerintah dengan meningkatkan safety server, baik situs kementerian atau lembaga, dikarenakan masuknya iklan judi online di situs-situs resmi pemerintah tersebut bisa jadi disebabkan oleh lemahnya keamanan di situs pemerintah tersebut.
C. Meminta pemerintah melakukan upaya preventif yang dapat mencegah masuknya iklan-iklan judi online ataupun akses-akses yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah ke situs resmi pemerintah, diantaranya dengan membuat aplikasi yang dapat membedakan situs yang telah memiliki izin dan yang belum, atau tidak memiliki izin.
Terkait Covid-19, Bamsoet menyampaikan bahwa meskipun data menunjukkan kasus Covid-19 menurun, tetapi angka kematian di Indonesia masih tinggi. Data kematian sejak pertengahan September 2021, menunjukkan Indonesia ada di peringkat ketiga tertinggi (dari 20 negara yang paling terdampak) untuk angka fatalitas. Bamsoet merespons dan merekomendasikan hal berikut.
A. Meminta pemerintah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk melakukan evaluasi terhadap tingginya angka kematian Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia, dengan melakukan pendataan yang akurat terhadap kematian yang disebabkan oleh Covid-19, agar dapat dilakukan upaya-upaya penanganan terhadap pasien Covid-19 yang lebih efektif agar dapat menekan angka kematian.
B. Meminta pemerintah mendorong setiap fasilitas layanan kesehatan agar meningkatkan kinerja dalam penanganan pasien Covid-19, mulai dari peningkatan ruang isolasi, ketersediaan obat-obatan hingga kecepatan dan ketepatan penanganan perawatan pasien Covid-19 oleh tenaga kesehatan (nakes) yang andal.
C. Mengimbau masyarakat untuk menjadikan tingginya angka kematian akibat Covid-19 sebagai suatu sinyal bahwa tingkat penyebaran masih ada walaupun intensitasnya sudah berkurang, untuk itu meminta agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan virus, di samping meminta masyarakat untuk segera meminta bantuan nakes apabila mengalami gejala ringan hingga berat yang ditimbulkan akibat tertular Covid-19 sehingga dapat segera memperoleh penanganan yang cepat. (*)
