INFO NASIONAL – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta agar relokasi Kapal non-tuna di Pelabuhan Benoa segera dilakukan. Hal itu dia sampaikan di saat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melakukan paparan perkembangan proses pembangunan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dihadapan Komisi VI DPR RI pada saat Kunjungan Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR untuk Evaluasi pengembangan BMTH dan Ketahanan Energi, Selasa, 23 April 2024 di The Meru Sanur, Bali
Legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya ini meminta Pelindo, Kementerian BUMN bersama dengan kementeriaan KKP untuk dapat segera merekolasi kapal-kapal non-tuna yang sedang labuh/bersandar di Pelabuhan Benoa, utamanya kapal-kapal ikan dan cumi yang sudah tidak beroperasi guna mendukung desain pembangunan BMTH, dan peningkatan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan. Hal itu dilakukan untuk menekankan pentingnya peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang ekosistem wisata internasional yang baik di Bali.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, kapasitas kolam perikanan dermaga barat Pelabuhan Benoa hanya dapat mengakomodir maximum 90 kapal sedangkan kondisi saat ini kurang lebih sudah mencapai 700 kapal. Bagi wisatawan ada dua hal yang menjadi concern penting, yang pertama keamanan dan kedua kenyamanan,” ucap Gde.
Dalam kegiatan itu, Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) BMTH di Benoa, Bali ini diharapkan mampu mengintegrasikan semua sektor. Tidak hanya sebagai pelabuhan untuk bisa menampung kapal pesiar dan yacht, namun dapat juga sebagai salah satu destinasi baru pariwisata di Bali, khususnya wisata bahari.
“Kita ingin membangun sebuah kawasan yang menjadi destinasi wisata baru, tempat orang datang. Nanti mereka bisa ke mana saja (di Bali). Bukan hanya untuk mampir mengisi bahan bakar dan buang sampah (kapal yang berlabuh), tapi mereka menikmati keindahan alam Bali yang sudah terkenal di dunia internasional. Nah, mereka nanti bisa tinggal 10 hari atau sebulan di sini," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.
Direktur Strategi Pelindo Prasetyo menuturkan, pengembangan dan pembangunan BMTH sudah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan perlu kembali dipahami bersama bahwa Pelabuhan Benoa merupakan Pelabuhan Umum, bukan Pelabuhan Perikanan. Salah satu dampak dari pengembangan BMTH adalah saat ini beberapa kapal cruise berukuran besar yang memiliki panjang lebih dari 300 meter dengan penumpang rata-rata 3.000 penumpang sudah mulai sandar di Pelabuhan Benoa.
Kedepannya diharapkan BMTH dapat menjadi Home Port untuk beberapa Cruise Line Internasional di Indonesia. Diketahui, sebelum pandemi, kunjungan kapal cruise kurang lebih sudah ada 97 kapal yang sandar masuk ke Pelabuhan Benoa, Bali namun sebagian besar kapal cruise yang sandar tersebut terbatas dengan rata-rata ukuran panjang kapal di bawah 300 meter saja,” ujar Prasetyo.
Sedangkan Kapal milik Royal Carribean Cruise Line yang berukuran besar tidak dapat sandar di Pelabuhan Benoa, Bali. Namun dengan adanya pengembangan BMTH ini, kapal cruise berukuran besar 300-340 meter, sudah dapat sandar di Pelabuhan Benoa. Dengan perkembangan tersebut di atas, Royal Carribean Cruise Line berminat menjadikan BMTH sebagai Home Port mereka. Selain itu, kapal pesiar yang lain sudah mulai banyak yang overstay lebih dari sehari di Pelabuhan Benoa," jelas Prasetyo.
Pada tahun 2023, BMTH telah melayani 48 kapal dan 77.864 orang penumpang. Direktur Investasi Pelindo Boy Robyanto menambahkan, pembangunan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Pengembangan yang dilaksanakan termasuk klasterisasi area sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP).
"Dengan percepatan pembangunan BMTH ini, kami harap nantinya bisa menjadikan perekonomian di Bali berkembang lebih pesat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Bali sendiri,” ujar Boy Robyanto. (*)
