Pemerintah Janji Tak Intervensi Panitia Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu

Selasa, 12 Oktober 2021 19:24 WIB

Pekerja mengemas kertas suara untuk didistribusikan di Gudang Logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 11 April 2019. Logistik pemilu tersebut selanjutnya didistribusikan ke sejumlah pulau dan daerah terpencil di kabupaten Mamuju. ANTARA FOTO/Akbar Tado

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berjanji tak akan mengintervensi kerja panitia seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diungkapkan Tito

"Kemendagri tentunya tak ikut campur, mengintervensi kerjanya yang independen," kata Tito Karnavian usai memberikan salinan Surat Keputusan Presiden terkait Tim Panitia Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu, Selasa, 12 Oktober 2021.

Tito mengaku percaya pada susunan Tim Panitia Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang diketuai oleh Juri Ardiantoro. Tim itu terdiri dari sejumlah akademisi hingga aktivis seperti Chandra Hamzah, Edward Omar Hiariej, Poengky Indarti, hingga Hamdi Muluk.

"Beliau ini orang hebat semua, lebih hebat dari saya. Ada bang Chandra Hamzah, ada Prof. Hamdi Muluk. Sudah pengalaman di sini. Beliau-beliau ini sudah kuat tekanan kanan kiri," kata Tito.

Tito mengatakan di 2024 nanti, akan ada Pemilihan Presiden yang akan berjalan bersamaan dengan Pemilihan DPD RI dan DPR RI. Setelah itu, masih ada Pilkada Serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia kecuali Yogyakarta dan daerah tingkat 2 di DKI Jakarta.

Advertising
Advertising

Karena itu, ia berharap anggota KPU nanti adalah orang-orang yang harus siap menghadapi kesulitan dan kompleksitas Pemilu itu.

"Ini mungkin salah satu pengalaman baru bagi kita. Dan karena cukup berat beban kerja itu, tentu memerlukan sosok anggota KPU Bawaslu yang sehat jasmani rohani, kuat di bawah tekanan stres yang tinggi," kata Tito.

Ketua Tim Pansel Anggota KPU dan Bawaslu, Juri Ardiantoro, mengatakan mereka akan segera menyusun jadwal dan rencana kerja tim seleksi, sampai nanti nama calon anggota yang akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo.

Berita terkait

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

1 jam lalu

Anies-Muhaimin ke Aceh Meski Timnas Amin Sudah Bubar, Ada Apa?

Anies-Muhamin dikabarkan menuju ke Aceh untuk mengikut agenda bersama meski Timnas Amin sudah bubar.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

2 jam lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

5 jam lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

7 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

14 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

15 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

17 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

17 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

18 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya