TEMPO.CO, Jakarta - John Roosa, seorang penulis buku "Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto" yakin ada hal baru yang bisa diketengahkan mengenai G30S melalui dokumen yang ditulis Supardjo. Didorong keringintahuannya, ia mendatangi penyimpanan arsip militer di Dinas Dokumentasi Museum Satria Mandala, Jakarta.

Di sana, Roosa membaca pernyataan Supardjo di Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub pada 1967 berikut bukti-bukti yang diajukan mahkamah kepadanya. Pada ujung bundel terakhir itulah, di bagian yang ditandai "Barang-Barang Bukti", ia menemukan analisis Supardjo tentang kegagalan G30S.

Dokumen itu adalah analisis Supardjo pascaperistiwa G30S yang ia tulis dengan jujur. Supardjo menulis dokumen itu sekitar 1966 saat ia masih dalam persembunyian, ia pun akhirnya ditangkap pada 12 Januari 1967.

Namun, dokumen tersebut terabaikan bertahun-tahun. A.H. Nasution yang berhasil lolos dalam penculikan G30S bahkan memuat kutipan dokumen itu dalam otobiografinya. Meski begitu, Nasution tidak berkomentar apa-apa.

Pengabaian dokumen itu disayangkan oleh Roosa. Karena dokumen itu adalah sumber utama informasi terbanyak mengenai G30S yang ditulis orang terdekat para pelaku inti selama gerakan berlangsung.

Menurut analisis Roosa, dokumen itu dimaksudkan untuk orang-orang yang berhubungan dengan G30S supaya belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Sebagai dokumen internal, dokumen itu lebih andal daripada kesaksian-kesaksian para pelaku yang diberikan di depan interogator dan mahkamah militer.

Keaslian dokumen Supardjo dikonfirmasi oleh wakil komandan G30S sekaligus seorang letkol Angkatan Udata, Heru Atmojo. Ia bahkan pernah diberi salinannya oleh Supardjo untuk dibaca di dalam penjara.

Lantas, apa isi dokumen Supardjo? Secara garis besar, dokumen berjudul "Beberapa Pendapat Jang Mempengaruhi 'Gejala G30S' Dipandang dari Sudut Militer" itu memuat analisis postmortem Supardjo mengenai kegagalan G30S.

Menurut dia, sebagian besar penyebab kehancuran G30S adalah karena ketidakmampuannya sendiri. G30S tidak memiliki rencana matang selain penculikan tujuh jenderal, tidak memanfaatkan radio tidak mampu membuat keputusan, dan bahkan tidak memberi makan pasukannya.

G30S dilihatnya sebagai pelajaran memprihatinkan tentang apa yang terjadi jika orang sipil merancang aksi militer. Sjam yang merupakan orang sipil menempatkan diri sebagai pimpinan G30S dan menggertak Biro Chusus PKI supaya memberi laporan yang sesuai dengan agendanya sendiri.

Ia juga mengabaikan kritik dari perwira militer yang bekerja sama dengannya, serta mencampuradukkan paradigma aksi militer yang bersifat rahasia dengan mobilisasi rakyat sipil yang bersifat terbuka.

Secara gamblang, Supardjo dalam dokumennya bahkan mengatakan Sjam adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam memulai dan merancang G30S. Meski begitu, Sjam bukanlah aktor sesungguhnya karena ka masih memiliki atasan dalam G30S yang tidak diketahui oleh Supardjo.

Melalui dokumennya, Supardjo tidak sedang menjunjung martabat lembaganya, yaitu militer Indonesia. Justru, ia menulis sebagai pengikut setia PKI yang berniat mendidik "kawan pimpinan", terlepas penyesalannya karena telah menaruh kepercayaan mendalam kepada Sjam dan setelah menyadari rencana G30S yang tidak logis.

Supardjo tidak menyesali kesetiaannya itu. Ia bahkan menyalahkan kawan sesama perwiranya, dalam satu alinea di dokemen itu, karena tidak bisa melaksanakan tugas revolusioner.

Ia juga menghargai profesinya dnegan sungguh-sungguh. Meski fasih dalam strategi militer, ia yakin militer seharusnya mengabdi kepada politik revolusioner daripada politik elitis pro-barat yang diajukan Nasution. Dokumen itu juga menjadi kritik intern oleh seorang loyalis partai yang dikecewakan oleh langkah-langkah yang diambil pimpinan partai.

AMELIA RAHIMA SARI

Baca juga: Siapa Petinggi PKI di Balik Operasi G30S yang Menculik Jenderal TNI AD?