Luhut Sebut Pemerintah Tak Ingin Lagi Kecolongan Masuknya Varian Baru Covid

Selasa, 21 September 2021 07:40 WIB

Warga berjalan di depan videotron mengenai protokol kesehatan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 13 September 2021. Pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali hingga 20 September 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan anak buahnya tetap waspada karena risiko penularan Covid-19 masih tinggi.

Salah satu risiko berasal dari luar negeri terutama negara-negara tetangga. "Kami tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru, seperti Mu dan varian Lambda, masuk ke Indonesia," ujar Luhut, Senin, 20 September 2021.

Untuk mencegah hal itu terjadi, kata Luhut, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri.

Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado, untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang dan untuk jalur darat hanya dapat dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan dan Motaain.

"Proses karantina juga dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu karantina 8 hari dan melakukan PCR sebanyak 3 kali. Selain itu Pemerintah juga meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat. TNI dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut," ujar Luhut.

Advertising
Advertising

Baca juga: Luhut Minta Masyarakat Tak Euforia

Berita terkait

Mari Elka Pangestu Jadi Wakil Luhut di Dewan Ekonomi Nasional: Akademisi dengan Pengalaman Segudang

16 menit lalu

Mari Elka Pangestu Jadi Wakil Luhut di Dewan Ekonomi Nasional: Akademisi dengan Pengalaman Segudang

Presiden Prabowo Subianto melantik Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Mari akan bekerja sama dengan Luhut.

Baca Selengkapnya

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

17 jam lalu

Prabowo Lantik Chatib Basri, Mari Pangestu hingga Anak Buah Luhut jadi Anggota Dewan Ekonomi Nasional

Pengangkatan anggota Dewan Ekonomi Nasional oleh Prabowo sesuai Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

4 hari lalu

INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Mau Selamatkan Sritex, Ketahui Rincian Beban Utangnya

5 hari lalu

Pemerintah Mau Selamatkan Sritex, Ketahui Rincian Beban Utangnya

Total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp 25,1 triliun, di mana Rp 9,7 triliun di antaranya adalah utang bank.

Baca Selengkapnya

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

6 hari lalu

Beberapa Sikap Kritis Tom Lembong Terhadap Pemerintahan Jokowi, Kini Kejagung Tetapkan Jadi Tersangka Impor Gula

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong jadi tersangka korupsi gula impor. Co-Captain Anies Baswedan-Cak Imin di Pilpres 2024 kerap bersikap kritis.

Baca Selengkapnya

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

7 hari lalu

Menag dan Luhut Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal 2024

Deklarasi Istiqlal 2024 dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Baca Selengkapnya

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

11 hari lalu

Luhut Rangkap Jabatan di Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Risiko Konflik Kepentingan

Luhut kembali mendapat jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, belum genap sepekan pemerintahan Prabowo, Luhut sudah menduduki dua kursi.

Baca Selengkapnya

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

12 hari lalu

Dewan Ekonomi Nasional Bakal Diisi Pakar Ekonomi, Indef: Selama Ini Ada Watimpres tapi Belum Tentu Presiden Mau Mendengarkan

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang diketuai Luhut akan diisi pakar ekonomi. Ekonom Indef berharap fungsinya lebih optimal tidak seperti Watimpres,

Baca Selengkapnya

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

13 hari lalu

Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.

Baca Selengkapnya

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.

Baca Selengkapnya