Tak Setuju KPU, Mendagri Minta Pemilu 2024 Digelar April atau Mei

Kamis, 16 September 2021 12:29 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemungutan suara Pileg-Pilpres atau Pemilu 2024 digelar pada April atau Mei. Ia tak setuju dengan usulan Komisi Pemilihan Umum agar pemungutan suara itu dilaksanakan pada 21 Februari 2024.

"Kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada April seperti tahun-tahun sebelumnya atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 16 September 2021.

Tito beralasan penentuan hari pemungutan suara akan berdampak terhadap tahapan pemilu. Jika pemungutan suara Pemilu 2024 digelar Februari, KPU mengusulkan tahapannya dimulai pada Januari 2022.

Menurut Tito, hal ini akan berdampak pada sejumlah hal, mulai dari polarisasi di masyarakat, stabilitas politik dan keamanan, hingga eksekusi program-program pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menyinggung kondisi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung.

Tito meminta agar penentuan jadwal Pemilu Serentak 2024 tak diputuskan hari ini. Ia meminta hal ini kembali dibahas dalam rapat kerja berikutnya sebelum DPR memasuki masa reses awal Oktober mendatang.

Advertising
Advertising

"Ini memerlukan exercise secara detail. Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi dua DPR dan para penyelenggara di rapat berikutnya," ujar Tito.

Mantan Kapolri ini mengatakan pemerintah akan segera melaksanakan rapat internal kementerian/lembaga dan pihak lainnya, serta rapat dengan tim konsinyering bersama para penyelenggara pemilu.

Adapun untuk pilkada, Tito menyatakan tak masalah dengan usulan jadwal 27 November 2024. Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang sudah mengharuskan Pilkada 2024 digelar pada November.

"Maka usulan hari Rabu 27 November kami kira enggak masalah. Kami dari pemerintah 27 November tidak menjadi masalah dan mendukung," kata Tito Karnavian ihwal rapat dengar pendapat dengan DPR tentang Pemilu 2024.

Baca juga: Bertemu DPR, KPU Atur Strategi Agar di Pemilu 2024 Tak Ada PPS Meninggal


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

1 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

1 hari lalu

Rekam Jejak Benny Sinomba Siregar, Paman Bobby Nasution yang Bantah Ambil Formulir Pendaftaran Calon Wali Kota Medan

Belum lama Benny Sinomba Siregar ditunjuk ponakannya, Bobby Nasution sebagai Plh Sekda Kota Medan. Dikabarkan ia membantah siap maju Pilwakot Medan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

1 hari lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Mendaftar Pilkada ke PDIP

Kabar paman Bobby Nasution melamar ke PDIP untuk maju di Pemilihan Wali Kota Medan dibantah.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya