TEMPO.CO, Jakarta - Isu masa jabatan presiden tiga periode terus bergulir. Kendati Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dan tidak berkeinginan jadi presiden untuk ketiga kalinya, namun isu ini tetap saja menggelinding.

Isu masa jabatan presiden tiga periode ini menumpang dengan wacana amandemen UUD 1945 yang digulirkan oleh MPR. Sebagian pihak menduga-duga bahwa penambahan masa jabatan presiden itu akan dimasukkan dalam perombakan UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu mengatakan, MPR RI tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945, sebab dari sisi hukum tata negara saat ini tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan pengaturan ulang soal konstitusi negara.

Justru menurut dia, jika dipaksakan dan sering terjadi amandemen menyebabkan negara tidak pernah akan stabil, baik dalam sisi hukum maupun politik.

"Setiap negara yang terlalu sering mengubah konstitusinya akan mengakibatkan negara tersebut tidak akan pernah stabil," ucap Sandi seperti dikutip Tempo dari ugm.ac.id pada Jumat, 3 September 2021.

Mengutip laman resmi Universitas Gadjah Mada di alamat ugm.ac.id, Sandi berpendapat, apabila dasar negara sering diamandemen maka fondasi negara akan selalu bergeser. Padahal, diperlukan waktu yang lama untuk menstabilkan sebuah negara.

Sandi mengungkapkan, secara filosofis, UUD 1945 merupakan kontrak dasar hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah, serta antar para pemegang kekuasaan negara. Oleh karena itu, UUD merupakan kontrak jangka panjang dalam penyelenggaraan negara, bukan untuk kepentingan waktu sesaat.

“Jika UUD diubah hanya untuk memenuhi hasrat sesaat, pasti UUD akan detail dan tidak long lasting," tutur
Dosen Fakultas Hukum UGM ini.

Sandi mencontohkan pengalaman Carlos Menem di Argentina yang berhasil mengubah UUD untuk melanggengkan kekuasaannya selama 3 periode, tetapi tetap saja akhirnya terjadi kekacauan dan kemudian UUD Argentina diubah lagi dengan mengembalikan ke posisi semula.

Selain itu, pendapat Sandi, konstruksi amandemen UUD 1945 sekarang lebih condong dikuasai partai politik, khususnya berkaitan dengan keputusan akhir melakukan amandemen.

Lembaga negara atau alat negara manapun dapat mengajukan permintaan amandemen UUD kepada MPR, nantinya MPR akan menelaah dan memutuskan dalam rapat paripurna MPR. Sedang MPR beranggotakan anggota DPR dan anggota DPD.

“Jika kemudian seluruh anggota DPR yang semuanya berasal dari parpol menyetujuinya maka proses amandemen pasti terjadi,” kata Sandi.

Sandi juga sempat menyinggung wacana amandemen UUD 1945 yang akan menghidupkan kembali GBHN melalui Pokok-pokok Haluan Negara seperti aturan GBHN yang pernah ada di era zaman Orde Baru.

Menurutnya, aturan ini bertentangan konsep pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, jika pemerintah melaksanakan program kerja yang ditentukan oleh MPR,berarti Indonesia termasuk ke dalam negara parlementer. Walaupun MPR tidak bisa sepenuhnya dikategorikan sebagai parlemen.

DELFI ANA HARAHAP

Baca juga: Kepada Jokowi, Ketua MPR Paparkan Rencana Amandemen UUD 1945