TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan organisasinya tak terikat dengan partai politik mana pun di Indonesia. Anwar menyampaikan hal ini merespons dinamika politik saat ini dan ke depan, terutama menyangkut Pemilu dan Pilpres 2024.

"Muhammadiyah perlu menjelaskan sikapnya bahwa tidak terkait dan tidak terikat dengan sebuah partai politik mana pun di negeri ini," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Agustus 2021.

Meski begitu, Anwar mengatakan Muhammadiyah tetap berusaha menjaga kedekatan dan hubungan baik dengan semua partai politik yang ada. Ia menyebut menjaga kedekatan itu demi memelihara janji yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa pada 1945.

Yakni, kata dia, bahwa Indonesia berbentuk republik dengan dasar dan ideologi Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Menurut Anwar, menjadi tugas bersama bagi semua pihak untuk mengisi, membuktikan, serta merealisasikan maksud dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia.

Menurut dia urusan kekuasaan memang diurus oleh partai politik. Muhammadiyah pun akan bekerja sama dengan semua partai politik yang ada. "Asal partai politik tersebut mau secara bersungguh-sungguh berusaha dan berjuang untuk menegakkan ideologi dan konstitusi negara yang telah kita sepakati bersama tersebut," ujarnya.

Anwar melanjutkan, dengan berdasar dan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 itulah Indonesia akan bisa mengurus negara dan bangsa dengan baik. Selain beriman dan bertakwa, kata dia, rakyat Indonesia diharapkan juga berakhlak dan beradab agar Indonesia menjadi negara maju yang warganya hidup bahagia dan sejahtera.

Maka dari itu, Anwar menegaskan, Muhammadiyah tak akan terlibat dengan politik praktis atau politik kekuasaan. "Sudah menjadi sikap bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan politik praktis dan atau politik kekuasaan."

Menurut Anwar, politik Muhammadiyah adalah politik nilai agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bisa tegak dan diimplementasikan sebaik-baiknya. Muhammadiyah, kata dia, meyakini eksistensi Indonesia akan terancam tanpa Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kerap diasosiasikan dengan Partai Amanat Nasional. Sebab secara historis, PAN memang didirikan salah satunya oleh Amien Rais, mantan ketua umum Muhammadiyah.

Hasil Sidang Tanwir di Semarang pada 5-7 Juli 1998 ketika itu memutuskan Muhammadiyah tetap tak akan berpolitik praktis sesuai keputusan Muktamar 1971 di Makassar. Namun Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk berpartisipasi atau memilih saat perhelatan partai politik di Indonesia.

Belakangan, PAN yang dikaitkan Muhammadiyah itu sedang menjadi sorotan setelah terang-terangan menyatakan akan masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Partai berlambang matahari terbit ini juga dikabarkan bakal mendapat jatah menteri di kabinet.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Muhammadiyah: Bangsa Lain Bahas Teknologi, Kita Masih Bicara Perbedaan Ideologi