Pidato Kebangsaan AHY: Menyakitkan Bila Sikap Kritis Dianggap Sebagai Perlawanan

Reporter

Egi Adyatama

Senin, 23 Agustus 2021 16:13 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait penolakan KLB di Deli Serdang usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia, di Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. ANTARA/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan di tengah Pandemi Covid-19, Partai Demokrat akan terus memberikan masukan yang konstruktif untuk pemerintah, sekaligus menyuarakan harapan dan aspirasi masyarakat. Namun AHY mengatakan hal ini sering disalahartikan oleh pemerintah.

"Pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan, jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda dianggap sebagai bentuk perlawanan," kata AHY dalam pidato kebangsaan di acara CSIS, yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Agustus 2021.

AHY mengatakan bagi Partai Demokrat yang tak ada dalam lingkaran pemerintahan, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Ia mengatakan Partai Demokrat ingin pemerintah sukses agar negara dan masyarakat Indonesia selamat.

Namun ia mengatakan yang terjadi, justru sikap setiap masukan dan pandangan yang berbeda kerap dianggap sebagai bentuk perlawanan dan bahkan dianggap tak Merah Putih.

"Menurut kami, yang tak Merah Putih adalah mereka yang hanya berdiam diri ketika tahu ada yang keliru di negeri ini. Atau mereka yang hanya berdiam diri menunggu pemimpin mereka berbuat kesalahan dan negaranya gagal," kata AHY.

Advertising
Advertising

Tak hanya terjadi pada Partai Demokrat, AHY juga menilai berbagai kritik yang disampaikan oleh elemen bangsa lain juga kerap mengalami nasib yang sama. Mulai dari media/pers, kalangan akademisi dan kampus, hingga para aktivis dari civil society.

"Jika memang suara partai politik dianggap memiliki agenda politik tertentu, maka kami berharap para pemimpin dan pemerintah sudi mendengarkan suara hati rakyat di akar rumput," kata AHY.

Ia mengatakan sangat manusiawi dalam keadaan tak berdaya seperti saat pandemi Covid-19, masyarakat akan mengekspresikan kesedihan, kekecewaan, dan kemarahannya. Karena itu, ia berharap para pemimpin dan wakil rakyat mau berbesar hati untuk terus terus mengevaluasi. "Karena faktanya masih banyak hal yang perlu dan bisa dibenahi, diperbaiki, dan ditingkatkan," kata AHY.

Baca: AHY Ingatkan Tak Boleh Ada Penyalahgunaan Wewenang dalam Penanganan Pandemi

Berita terkait

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

4 jam lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

7 jam lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

18 jam lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

1 hari lalu

Emil Dardak Disebut Berpeluang Dampingi Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2024, Berikut Profilnya

Emil Dardak berpeluang kuat kembali menjadi pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

1 hari lalu

Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah

Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

2 hari lalu

Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.

Baca Selengkapnya

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

2 hari lalu

Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

3 hari lalu

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

Hakim menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai kritik terhadap kebijakan publik, bukan serangan personal terhadap individu.

Baca Selengkapnya