Indikator Kematian Dihapus, PKS: Penanganan Pandemi Makin Suram

Reporter

Friski Riana

Kamis, 12 Agustus 2021 08:10 WIB

Anggota MPR RI Syaiful Huda (kanan) dan Kurniasih Mufidayati (kiri) saat memberikan pemaparan dalam diskusi empat pilar MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Diskusi tersebut bertemakan Persiapan dibukanya sekolah tatap muka di era new normal. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menilai proses penanganan pandemi akan semakin suram jika pemerintah menghilangkan indikator kematian dari evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Kalau memakai logika pemerintah karena salah input data, khawatirnya semua indikator punya peluang dihilangkan,” kata Mufida dalam keterangannya, Kamis, 12 Agustus 2021.

Mufida mengatakan, jika data kematian dihilangkan, dampaknya bisa mengurangi kewaspadaan publik akan ancaman dan bahaya Covid-19. Pasalnya, saat ini kesadaran publik akan bahaya pandemi tengah meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme vaksinasi di berbagai daerah. Momentum ini, kata Mufida, harus dijaga dengan tetap memberikan informasi yang utuh dan lengkap agar waspada.

Menurut politikus PKS ini, jika data kematian dihilangkan, ada bacaan terhadap fakta lapangan yang bisa salah. Sehingga, tidak berjalan peran para ahli dan masyarakat dalam memberikan masukan. Ia pun meminta pemerintah untuk menggandeng semua pihak, termasuk menerima masukan dari para ahli guna merumuskan kebijakan.

“Jika salah dalam input data, perbaiki datanya bukan dihapus dari indikator,” kata dia.

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, sebelumnya mengatakan indikator kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak dihapus.

Advertising
Advertising

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu, 11 Agustus 2021.

Jodi menyebut pemerintah akan kembali memasukkan indikator kematian dalam penilaian level PPKM setelah data kematian diperbaiki. "Sedang dilakukan clean up data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan dimasukkan indikator kematian ini jika data sudah rapi," ujarnya.

FRISKI RIANA | DEWI NURITA

Baca: Pemerintah akan Masukkan Lagi Indikator Kematian dalam Evaluasi PPKM, Tetapi...

Berita terkait

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

11 jam lalu

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

13 jam lalu

Luhut Diminta Klarifikasi Soal Orang Toksik di Pemerintahan Prabowo: Agar Tak Ada Tuduhan

Menurut pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, ada kemungkinan Luhut merujuk kepada figur atau kelompok tertentu melalui pernyataan tersebut.

Baca Selengkapnya

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

13 jam lalu

Layanan Internet Starlink Sudah Bisa Dipesan, Biaya Langganan Rp750 Ribu per Bulan

Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan layanan internet milik Elon Musk, Starlink mulai menawarkan layanannya untuk masyarakat di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

14 jam lalu

Penjelasan Jubir Luhut Soal Orang "Toxic" di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan maksud dari orang toxic dalam pemerintahan. Sebelumnya, Luhut menyebut istilah itu saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

21 jam lalu

Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

1 hari lalu

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

1 hari lalu

Prabowo-Gibran: Soal Kabinet hingga Pesan dari Luhut

Luhut menyampaikan pesannya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029, untuk tidak membawa orang toxic ke dalam kabinet

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya