Luhut Enggan Jadi Menteri Setelah 2024

Reporter

Friski Riana

Editor

Amirullah

Selasa, 6 Juli 2021 17:47 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko (kanan) berjalan saat mengunjungi lokasi Food Estate di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa 6 April 2021. Kunjungan kerja Menko Marves bersama Menteri Pertanian, Menteri PUPR dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Moeldoko tersebut dalam rangka untuk memastikan program Food Estate yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah bisa terlaksana dengan baik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya enggan menjadi pejabat publik setelah 2024.

“Istri saya bilang, ‘Pah, kamu kalau sudah selesai jangan lagi jadi menteri-menteri ya, cape gua’. Saya bilang, yes, 2024 kita selesai, enggak mau lagi,” kata Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier, Selasa, 6 Juli 2021.

Luhut mengatakan, setiap orang harus tahu kapan dirinya mesti berhenti. Namun, kata Luhut, semua orang berambisi harus menjadi presiden agar bisa mengabdi. “Ngapain mesti jadi presiden. Bisa ngabdi apa saja. Kalau engga jadi presiden langsung mati?” katanya.

Setelah pensiun dari dunia militer, Luhut menjadi pejabat publik sejak era Presiden BJ Habibie. Pada 1999 ia diangkat sebagai Duta Besar RI Berkuasa Penuh untuk Singapura. Di era Presiden Gus Dur, Luhut dipercaya sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Ia baru kembali menjabat sebagai pejabat publik di periode pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pada 2014, Luhut diangkat sebagai Kepala Staf Kepreisdenan. Setahun menjabat, ia kemudian menempati jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sejak 2016 hingga sekarang, Luhut menjabat Menko Marves.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

1 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

2 jam lalu

Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

5 jam lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

7 jam lalu

Perjalanan Gugatan PDIP ke KPU di PTUN dan Prediksi Pakar

Berikut perjalanan gugatan PDIP ke KPU di PTUN terkait pencalonan Gibran. Lantas, apa prediksi pakar terkait gugatan PDIP tersebut?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

7 jam lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

9 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

10 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

11 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

14 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya