Lonjakan Covid-19 dan PPKM Darurat Hambat Pemeriksaan Komnas HAM Soal TWK

Reporter

Egi Adyatama

Jumat, 2 Juli 2021 21:10 WIB

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyampaikan paparan tim penyelidikan atas tewasnya enam orang Laskar FPI di Jakarta, Jumat, 8 Januari 2021. Komnas HAM menyimpulkan peristiwa tewasnya empat orang Laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM serta merekomendasikan kasus ini dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komnas HAM terus menyelidiki laporan dugaan pelanggaran HAM dalam yang dilaporkan sejumlah pegawai KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Meski begitu, sedikit hambatan muncul karena melonjaknya kasus Covid-19 di Tanah Air menghambat upaya penyelidikan Komnas.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa sepanjang pekan ini, belum ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan Komnas. Kondisi pandemi membuat jadwal pemeriksaan tertunda.

Padahal, rencananya Komnas HAM akan memeriksa tiga ahli dan juga perwakilan sejumlah lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). "Dijadwal ulang semua," kata Beka saat dikonfirmasi, Jumat, 2 Juli 2021.

Beka berujar bahwa akhirnya Komnas sepanjang pekan ini lebih banyak mempelajari dan menganalisa keterangan-keterangan yang diperoleh sebelumnya. Selain para pegawai yang melaporkan, Komnas juga telah memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Kondisi kasus Covid-19 yang melonjak ini juga membuat pemerintah menerapkan PPKM Darurat mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Menurut dia hal ini kemungkinan akan sedikit menghambat upaya penyelidikan.

"Kami mendukung upaya pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19, karena itu kami akan segera berkoordinasi tentang metode dan strategi yang akan digunakan dalam permintaan keterangan para pihak," kata Beka.

Meski demikian ia tak memungkiri bahwa aturan baru dan kondisi terkini ini akan sedikit banyak membuat target selesainya penyelidikan tertunda. Sebelumnya, Komnas HAM menargetkan awal Juli ini seluruh laporan dapat diselesaikan. "Sepertinya begitu (akan tertunda), kami upayakan supaya segera selasai," kata Beka.

Baca Juga: Komnas HAM Masih Bisa Merumuskan Kasus TWK Meskipun KPK Tetap Mangkir

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

44 menit lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

3 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

4 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

6 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

8 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

14 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

19 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya