Komnas HAM Minta Polisi Usut Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara didampingi Analis Pengaduan Luluk Sapto Setiyawan dan Pemantau Aktivitas HAM Dyah Nan S menerima audiensi dari AJI terkait Dugaan Penganiayaan Jurnalis Tempo oleh Aparat di Media Center Komnas HAM, Jumat, 16 April 2021. Foto: Istimewa

    Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara didampingi Analis Pengaduan Luluk Sapto Setiyawan dan Pemantau Aktivitas HAM Dyah Nan S menerima audiensi dari AJI terkait Dugaan Penganiayaan Jurnalis Tempo oleh Aparat di Media Center Komnas HAM, Jumat, 16 April 2021. Foto: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta mengadukan dugaan penganiayaan yang dialami Jurnalis Tempo, Nurhadi, oleh anggota kepolisian ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Aduannya langsung diterima oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Apsara beserta staf. 

    Ketua umum AJI Jakarta Erick Tanjung meminta Komnas HAM turut memberikan perhatian serta mengawasi penanganan kasus. 

    "Jurnalis yang meliput hak-hak asasi manusia seperti Nurhadi bisa dikategorikan sebagai pembela HAM," ucap Erick saat dihubungi pada Jumat, 16 April 2021. 

    Menanggapi Erick, Ulung menyatakan bakal menindaklanjuti aduan AJI Jakarta. Komnas HAM juga akan segera memanggil para pihak yang berperkara. 

    "Begitu analisa kasus dan berkas administrasi selesai akan dilanjutkan dengan permintaan keterangan para pihak," ucap Ulung melalui pesan teks pada Jumat, 16 April 2021.

    Komnas HAM, kata Ulung, memandang peristiwa Nurhadi sebagai isu penting yang harus segera ditangani. Sebab, jurnalis adalah salah satu elemen penting dalam penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia.

    "Kami mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini dengan memeriksa semua pihak yang terlibat dan memproses mereka yang bersalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar Ulung. 

    Baca juga: Dewan Pers Beri Dukungan Moral untuk Wartawan Tempo Nurhadi yang Alami Kekerasan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.