KKP Salurkan Bantuan untuk Kelompok Masyarakat Lawere

Rabu, 30 Juni 2021 13:03 WIB

Bantuan konservasi diserahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lawere sebagai salah satu Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Kawasan Timur Indonesia pada (18/6)

INFO NASIONAL – Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siry, berharap bantuan yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lawere semakin membantu dalam kegiatan menjaga alam,termasuk di antaranya mengangkut sampah yang mengotori lokasi wisata.

“Saya berharap bantuan ini bisa optimal pemanfaatannya untuk menunjang kegiatan kelompok melakukan pengawasan dan mengangkut sampah di Pulau Ay sebagai bagian dari Taman Wisata Perairan (TWP Pulau Ay) dan Pulau Rhun sehingga perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah ini semakin baik,” ujarnya.

Bantuan dari KKP ini diserahkan melalui Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) pada Jumat, 18 Juni 2021. POKMASWAS Lawere terpilih sebagai salah satu Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Kawasan Timur Indonesia.

Adapun bantuan dengan total nilai Rp 92,27 juta tersebut berupa 1 unit motor roda tiga, 1 unit laptop, 1 unit printer, 5 unit alat selam dasar, 3 unit HT, 1 unit underwater camera, 2 unit senter bawah air, dan 15 potong pakaian seragam kelompok

Hendra menjelaskan, KKP telah menyalurkan bantuan kepada 12 kelompok masyarakat di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam kurun 2018 hingga 2020 dengan total nilai lebih dari Rp 1 miliar.

Advertising
Advertising

Pemberian bantuan KOMPAK bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan konservasi oleh kelompok juga bertujuan untuk menghasilkan output lebih optimal dalam pelestarian kawasan. Bantuan yang diberikan KKP kepada setiap kelompok akan terus dimonitor sebagai bahan evaluasi bagi KKP dalam pemberian bantuan KOMPAK berikutnya.

POKMASWAS Lawere terpilih karena memiliki semangat konservasi yang kuat. Sejak 2014, kelompok tersebut aktif melakukan sosialiasasi zonasi di Pulau Ay, menjalankan patroli rutin, membersihkan sampah bersama masyarakat, serta menjaga jenis ikan dilindungi.

Kepala LPSPL Sorong, Santoso dalam penyerahan bantuan KOMPAK kepada POKMASWAS Lawere mengungkapkan, Taman Wisata Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun seluas 47.968 hektare telah dicadangkan oleh Gubernur Maluku. Saat ini dalam proses penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Dukungan masyarakat dalam mengelola kawasan konservasi perairan akan meningkatkan peran kawasan konservasi di Maluku sehingga dapat mendukung produksi dan keberlanjutan perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Saumlaki dan Dobo,” kata Santoso.

Bantuan yang diberikan kepada POKMASWAS Lawere tersebut mengawali bantuan yang akan diserahkan kepada empat kelompok lainnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan total bantuan senilai Rp 367,79 juta.

Sesuai dengan kebijakan KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong kelompok penerima bantuan selalu menjadi garda terdepan dalam membangun sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai aksi perlindungan dan konservasi. (*)

Berita terkait

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

6 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

12 hari lalu

KKP Galang Kolaborasi Internasional untuk Perluas Kawasan Konservasi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30 persen luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Baca Selengkapnya

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

13 hari lalu

KKP dan Kejagung Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan Benih Bening Lobster (BBL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam pendampingan implementasi tata kelola lobster.

Baca Selengkapnya

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

14 hari lalu

Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.

Baca Selengkapnya

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

28 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Baca Selengkapnya

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

31 hari lalu

KKP Atur Kuota Wisata di Kawasan Konservasi Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengatur sistem kuota untuk aktivitas pariwisata alam perairan di dalam Kawasan Konservasi Nasional.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

37 hari lalu

KKP Perkuat OECM untuk Perluasan Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus mendorong tercapainya target 30 persen perluasan kawasan konservasi di tahun 2045.

Baca Selengkapnya

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

39 hari lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.

Baca Selengkapnya

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

39 hari lalu

KKP Sesuaikan Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini sedang melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan dibatasi pemanfaatannya.

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

42 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya