TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan usulan memasangkan Joko Widodo atau Jokowi dengan Prabowo Subianto tidaklah tepat. Selain bertentangan konstitusi, Khoirunnisa mengatakan memasangkan keduanya tak bisa menjadi solusi mengatasi polarisasi.

"Polarisasi memang terjadi di pemilu kita, tapi mencegahnya bukan dengan menambah masa jabatan. Ibarat sakit, ini salah obat," kata Khoirunnisa dalam diskusi "Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden", Ahad, 27 Juni 2021.

Khoirunnisa menjelaskan penyebab terjadinya polarisasi dalam pemilu, setidaknya di dua pemilihan presiden terakhir. Faktor pertama adalah faktor masa kampanye yang terlalu panjang, misalnya 7-8 bulan di Pilpres 2019.

Khoirunnisa mengatakan masa kampanye yang panjang itu cenderung diisi dengan narasi yang negatif, saling menyerang, dan menjatuhkan. Ia juga menyoroti tak adanya etika kampanye di media sosial. Menurut dia, regulasi menyangkut kampanye di media sosial hanya pembatasan jumlah akun, tetapi tak mewajibkan transparansi.

"Misalnya, bagaimana akun-akun di media sosial itu mendapatkan dana untuk kampanye, berapa uang yang dikeluarkan paslon untuk membiayai medsos, bukan hanya yang terdaftar tapi juga yang bayangan," kata Khoirunnisa.

Akibat tak adanya transparansi ini, kata Khoirunnisa, orang-orang bebas menyebarkan informasi seputar pemilu yang belum tentu terverifikasi dan valid. Begitu tersebar, informasi itu menjadi sulit dikendalikan.

Di sisi lain, otoritas maupun peserta pemilu dinilai kurang tanggap merespons informasi yang kadung beredar tersebut. "Masyarakat sudah mendapat beritanya dan dengan budaya cek fakta yang masih rendah, yang terjadi adalah polarisasi itu," ujar Khoirunnisa.

Khoirunnisa pun menilai bukan siapa bertarung melawan siapa yang mengakibatkan polarisasi, tetapi ekosistem kampanye yang sengaja dirawat agar terjadi perpecahan di masyarakat. Menurut dia, ekosistem itulah yang harus dibenahi untuk mengatasi polarisasi.

Usul memasangkan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 digaungkan oleh kelompok relawan Jokpro 2024. Pendiri Jokpro 2024, Muhammad Qodari, dalam sejumlah kesempatan mengatakan rencana ini demi mengatasi polarisasi di masyarakat setelah Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. "Ketika ada yang menyampaikan untuk mencegah polarisasi, terus ada komunitas Jokpro, saya rasa itu tidak tepat untuk mencegah polarisasi di pemilu kita," kata Khoirunnisa.

Baca juga: Gerindra Nilai Relawan Jokowi Prabowo 2024 Timbulkan Kegaduhan