Kasus Covid-19 Mingguan Naik 92 Persen, Satgas: Tak Dapat Ditoleransi

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 23 Juni 2021 10:24 WIB

Petugas tenaga kesehatan membawa pasien ke ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Sabtu, 12 Juni 2021. Jawa Barat mengalami peningkatan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) untuk pasien COVID-19 mencapai 68 persen serta 85 persen untuk Bandung Raya. ANTARA/Novrian Arbi

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyatakan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus Covid-19 mingguan sebesar 92 persen sejak empat pekan terakhir (sejak 30 Mei). “Ini adalah kenaikan yang sangat tajam dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Wiku lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Juni 2021.

Ia memaparkan berdasarkan data per 20 Juni 2021, enam provinsi di Pulau Jawa menyumbang kenaikan kasus Covid-19 tertinggi ialah DKI Jakarta meningkat sebesar 387 persen dengan total kenaikan 20.634 kasus, Jawa Barat meningkat 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus.

Lalu Jawa Tengah meningkat sebesar 105 persen dengan total kenaikan 5.896 kasus, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus, DI Yogyakarta meningkat sebesar 197 persen dengan total 2.583 kasus. Terakhir Banten meningkat sebesar 189 persen dengan total 967 kasus.

Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan Covid-19. Bahkan, BOR 5 dari 6 provinsi ini lebih dari 80 persen per 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.

Satgas Covid-19 mengungkapkan kenaikan kasus Covid-19 ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat mengevaluasi kebijakan pengendalian. Semua unsur pemerintah diminta memastikan efektivitas penerapan kebijakan PPKM Mikro.

Advertising
Advertising

“Saat ini, persentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan," ujar Wiku.

Masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko, ujar dia, berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan Covid-19 yang baik hingga tingkat RT, sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur khususnya dari keenam provinsi ini untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.

“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. Ingat Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa," ujar Wiku ihwal kenaikan kasus Covid-19.

Baca juga: Instruksi Mendagri Penebalan PPKM Mikro, Ini Aturan Jika Ada Kasus Covid di RT

DEWI NURITA

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

5 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

5 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

7 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

11 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

13 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

13 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya

BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada Senin Sore

16 hari lalu

BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada Senin Sore

BMKG memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta berawan pada pagi hari.

Baca Selengkapnya

BMKG Prakirakan Jakarta Berawan Minggu Pagi, Jaksel Hujan Disertai Petir Siang Hari

17 hari lalu

BMKG Prakirakan Jakarta Berawan Minggu Pagi, Jaksel Hujan Disertai Petir Siang Hari

Pada pagi hari, cuaca seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi berawan.

Baca Selengkapnya