Instruksi Mendagri Penebalan PPKM Mikro, Ini Aturan Jika Ada Kasus Covid di RT

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menghalau dan mengarahkan pengendara yang akan melintasi Jalan Cikini Raya, Jakarta, Senin malam, 21 Juni 2021. Pembatasan mobilitas pengguna jalan pada masa PPKM Mikro diberlakukan di 10 titik di Ibu Kota. TEMPO/Caesar Akbar

    Petugas menghalau dan mengarahkan pengendara yang akan melintasi Jalan Cikini Raya, Jakarta, Senin malam, 21 Juni 2021. Pembatasan mobilitas pengguna jalan pada masa PPKM Mikro diberlakukan di 10 titik di Ibu Kota. TEMPO/Caesar Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo tentang kebijakan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro atau Penebalan PPKM Mikro.

    Dalam aturan anyar ini disebut, Gubernur dapat menetapkan dan mengatur PPKM Mikro pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan Bupati/Wali kota dapat menetapkan dan mengatur PPKM Mikro di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

    Selanjutnya, PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

    a. Zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

    b. Zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1-2 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

    c. Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3-5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

    d. Zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup: menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat; kegiatan keagamaan di tempat ibadah ditiadakan sementara; menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya.

    Dalam kasus ini, hanya sektor esensial yang boleh dibuka. Selanjutnya, melarang kerumunan lebih dari tiga orang; membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

    Penebalan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

    Baca juga: DKI Ikuti Aturan Penebalan PPKM Mikro


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.