TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita di kanal Nasional layak diulas kembali. Berita pertama tentang pimpinan DPR yang mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown akhir pekan. Berikutnya soal pemeriksaan Kepala BKN soal TWK pegawai KPK dan pelaksanaan PPKM Mikro di Bangkalan. Berikut rangkumannya.

Lockdown akhir pekan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau semi lockdown saat akhir pekan dan hari libur. Dia mengatakan semi lockdown pada masa tersebut tak akan terlalu berpengaruh pada roda perekonomian.

"Saya usulkan juga kepada pemerintah, karena Sabtu Minggu itu kan roda perekonomian terutama perkantoran tutup, kalau bisa dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau katakanlah semi-lockdown untuk hari libur terutama," kata Dasco dikutip dari keterangan video, Selasa, 22 Juni 2021.

Menurut Dasco, kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap tinggal di rumah masing-masing. Dia juga mengajak masyarakat tak bepergian pada akhir pekan dan hari libur, kecuali untuk keperluan yang amat penting.

Ketua Harian Partai Gerindra ini mengingatkan kalau para ahli sudah memperkirakan lonjakan kasus Covid-19 akan sangat tinggi hingga dua pekan ke depan. Dia berujar, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus tersebut dengan ketat.

Jika perlu, kata dia, aparat penegak hukum dapat mempertegas sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan aturan pembatasan. "Menurut saya dalam dua minggu ke depan ini memang perlu agak ada penekanan dari pemerintah dan aparat penegak hukum dan terutama dari kesadaran masyarakat sendiri, sehingga dapat menekan Covid-19," ucapnya.

Dasco juga menyebut saat ini sejumlah varian baru Covid-19 telah menjalar di Tanah Air. Ia menyinggung pula ihwal banyaknya kasus Covid-19 yang menyasar anak-anak dan penuhnya rumah sakit rujukan serta Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet.

Dasco mengakui belum dapat memastikan efektivitas semi-lockdown dibanding pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Namun menurut dia, dua langkah itu bisa dikombinasi untuk menekan laju penularan terutama di DKI Jakarta. "Soal efektif tidak efektif belum tahu karena ini kan lonjakan lagi tinggi, karenanya kita perlu ambil langkah kalau perlu dikombinasi keduanya," kata Dasco.

<!--more-->

Dalam lima hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai angka 12-13 ribu. Adapun di DKI Jakarta, kasus Covid-19 bertambah 3.221 pada Selasa, 22 Juni 2021. Selama sepekan terakhir, persentase kasus positif atau positivity rate di Ibu Kota sebesar 26,6 persen.

Ihwal wacana rencana semi lockdown, memang terkait langsung jumlah temuan kasus positif Covid-19 yang baru. Sedangkan positivity rate secara total sebesar 11,3 persen. Angka itu masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh WHO, di mana positivity rate tak boleh lebih dari 5 persen.

Data TWK pegawai KPK di luar BKN

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan tak memegang data lengkap hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, ia tak bisa menyanggupi keinginan sejumlah pegawai KPK yang meminta data lengkap hasil tes tersebut.

Selama ini, ia mengatakan, BKN hanya menerima hasil TWK dalam bentuk kumulatif. Hasil ini, kata dia, tertulis dalam bentuk dokumen yang tersegel dan sudah serahkan seluruhnya ke KPK.

"Yang diminta adalah hal-hal yang tidak ada dalam dokumen itu. Karena ini dokumennya bersifat akumulasi, agregat, bukan detil orang per orang," kata Bima dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juni 2021.

Bima mengatakan jika hasil TWK diminta oleh para pegawai KPK, maka para pegawai harus meminta data itu pada pemilik instrumen, yakni Dinas Psikologi Angkatan Darat yang melakukan wawancara, dan di BNPT yang melaksanakan profiling.

Meski begitu, ia mengatakan kedua instansi itu telah mengatakan bahwa data itu bersifat rahasia. Dinas Psikologi Angkatan Darat mengatakan berdasarkan Ketetapan Panglima TNI itu rahasia. "Saya tanya BNPT, ini kalau profiling bisa tidak diminta? Profiling ini didapatkan dari suatu aktivitas intelijen sehingga menjadi rahasia negara," kata Bima.

Meski begitu, ia mengatakan seluruh informasi di Indonesia ini semuanya bisa dibuka bila sudah ada ketetapan pengadilan. Alasannya, supaya orang-orang yang memiliki informasi ini tidak disalahkan karena melanggar aturan. "Saya sebagai asesor punya kode etik kalau saya menyampaikan seseuatu yang pada sifatnya rahasia jabatan saya, saya bisa kena pidana," kata Bima.

<!--more-->

Sebelumnya, diketahui sejumlah pegawai KPK meminta delapan poin informasi dan data melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK terkait pelaksanaan TWK.

PPKM Mikro di Bangkalan

Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro mulai dilakukan di delapan desa/kelurahan dalam lima kecamatan di Kabupaten Bangkalan, Selasa, 22 Juni 2021. Pengetatan dilakukan sebagai upaya menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di kabupaten tersebut.

Untuk mendukung pengetatan PPKM Mikro, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mendirikan posko. "Berdasarkan hasil rapat koordinasi Senin malam, 21 Juni 2021 di Posko BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura), mulai hari ini kita support pembentukan posko pengetatan PPKM Mikro di delapan desa/kelurahan di Kabupaten Bangkalan," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya.

Delapan desa/kelurahan lokasi PPKM Mikro itu meliputi Kelurahan Kraton, Pejagan dan Bancaran, Kecamatan Bangkalan Kota. Selain itu juga Desa Arosbaya dan Desa Tengket (Kecamatan Arosbaya), Desa Moarah (Kecamatan Klampis), Desa Kombangan (Kecamatan Geger) dan Kelurahan Tunjung (Kecamatan Burneh).

Untuk mendukung pemberlakuan pengetatan PPKM Mikro tersebut, Pemprov Jawa Timur telah mengirimkan bantun berupa paket sembako serta peralatan protokol kesehatan dan kebutuhan penangan kesehatan.

Khofifah meminta pada seluruh tim di lapangan untuk menjaga kedisiplinan warga Bangkalan agar mematuhi ketentuan PPKM Mikro. Pendisiplinan itu untuk mencegah agar kasus Covid-19 tak kian menyebar di wilayah lain. Jika kedisiplinan di delapan desa ini bisa berjalan dengan baik, kata Khofifah, penyekatan di Jembatan Suramadu otomatis dilonggarkan.

“Keberhasilan dalam menurunkan lonjakan kasus covid-19 di Bangkalan ini akan dapat terwujud jika diikuti oleh kepatuhan bersama warga masyarakat. Kami berharap sinergitas tersebut bisa terjalin," ujar Khofifah ihwal pengetatan PPKM Mikro.

Demikian rangkuman berita tentang usulan semi lockdown, TWK pegawai KPK, dan pelaksanaan PPKM Mikro di Bangkalan.

Baca juga: Hari Ini Penebalan PPKM Mikro Berlaku, Simak 7 Aturannya

EGI ADYATAMA | BUDIARTI UTAMI PUTRI