Lapor Covid-19 Buat Petisi Desak Jokowi Segera Lockdown

Reporter

Egi Adyatama

Jumat, 18 Juni 2021 21:54 WIB

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) dan Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) meninjau vaksinasi massal di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Presiden meminta Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor untuk rutin menggelar vaksinasi massal di stadion tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat terutama para pelaku usaha, tokoh agama, dan tenaga pendidik. ANTARA FOTO/Prayoga

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok relawan bantu warga Lapor Covid-19 membuat petisi daring yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan lockdown. Langkah itu untuk merespons ledakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Petisi yang dibuat pada Jumat, 18 Juni 2021 itu tercatat hingga pukul 20.30 WIB telah ditandatangani oleh lebih dari 850 orang. "Alasan petisi dibuat karena lonjakan kasus dampak tidak adanya pembatasan super ketat pra lebaran hingga sekarang," ujar Co-Founder Lapor Covid-19 Irma Hidayana, saat dihubungi, Jumat, 18 Juni 2021.

Irma menjelaskan pariwisata yang terus berjalan serta lemahnya pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) di Indonesia memperparah kondisi saat ini. Apalagi, ia menilai, vaksinasi berjalan secara lambat dan tak sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Seharusnya, Irma menilai, vaksinasi diprioritaskan bagi kelompok rentan dan mereka yang tinggal di daerah tinggi infeksi. "Justru selebgram, YouTuber, dan lain-lain yang masih muda-muda dan sehat malah disuntik vaksin saat belum semua lansia tervaksin," kata Irma.

Irma mengatakan petisi ini diedarkan secara manual sejak Jumat siang tadi. Petisi berbentuk Google Documents yang dapat diisi dengan wajib mencantumkan nama dan email pribadi.

Advertising
Advertising

Dalam penjelasan petisi itu, disebutkan bahwa mereka melihat pemerintah masih cenderung lambat dalam bergerak untuk mengantisipasi laju penularan Covid-19 yang semakin cepat. Terlebih dengan adanya varian baru Covid-19 yang berasal dari negara lain, salah satunya varian Delta.

Belakangan, mereka menyebut krisis kesehatan publik yang kondisinya lebih buruk dari apa yang sudah pernah dialami dalam beberapa bulan belakang. Lapor Covid-19 khawatir situasi saat ini akan terus memburuk. "Pada satu sisi, meledaknya jumlah kasus infeksi saat ini disebabkan oleh faktor Varian Delta yang memiliki daya tular lebih tinggi," tulis petisi tersebut.

Atas dasar itu, isi petisi meminta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas. Mereka menyebut Jokowi bertanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dari risiko penularan Covid-19. Ada 10 permintaan mereka pada Jokowi.

<!--more-->

Pertama adalah memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, prehospital care, rujukan, ambulan dan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Lalu meningkatkan kapasitas guna mengantisipasi lonjakan kasus.

"Kedua, mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial," tulis petisi tersebut.

Ketiga, mereka meminta tes dan lacak terus ditingkatkan. Keempat, menunda pembukaan sekolah tatap muka, sampai terjadi penurunan kasus. Permintaan kelima adalah mempercepat vaksinasi gratis untuk semua orang di atas 18 tahun dengan memprioritaskan pada manusia lanjut usia.

Selanjutnya, mereka meminta sistem pendataan dan pelaporan kasus Covid-19 serta kematian karena Covid-19 terus dibenahi. "Sehingga masyarakat memiliki gambaran yang akurat tentang kondisi pandemi. Menutupi kasus dan kematian hanya akan membuat masyarakat semakin abai dengan protokol kesehatan," kata petisi tersebut.

Ketujuh, mereka meminta kompetensi tenaga kesehatan sebagai ditingkatkan sebagai bentuk penguatan puskesmas selaku garda terdepan layanan kesehatan masyarakat serta relawan Covid-19.

Kedelapan, memperkuat fasilitas kesehatan khususnya puskesmas dan rumah sakit dengan suplai Alat Pelindung Diri (APD) yang baik dan sesuai standar, pembayaran insentif tenaga kesehatan sesuai tanggal yang dijanjikan. Kemudian kesediaan alat penunjang kesehatan seperti kasur, tabung oksigen, obat-obatan, fasilitas tes, hingga reaktivasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan tambahan.

Sembilan, menjamin perlindungan tenaga kesehatan serta jaminan insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan. Terakhir, mereka meminta kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial yang ketat dikomunikasikan secara konsisten dan terus menerus di nasional dan daerah.

"Pelibatan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan elemen masyarakat lainnya hingga indikator epidemiologi memenuhi standar emas penanganan wabah," tulis petisi yang ditujukan untuk Presiden Jokowi untuk menekan kasus Covid-19.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meledak, Anggota DPR: Tanda Faskes Kolaps di Depan Mata

Berita terkait

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

1 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

11 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

11 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

13 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

14 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

15 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

15 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

15 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

16 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

16 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya