Akal Busuk TWK, Dugaan Main Intel Sebelum Tes Kebangsaan Pegawai KPK

Reporter

Tempo.co

Editor

Tempo.co

Rabu, 9 Juni 2021 07:47 WIB

Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah lembaga diduga melakukan profiling terhadap beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hasil profiling diduga dijadikan peluru untuk menginterogasi pegawai saat wawancara. Sejumlah pegawai yang tak lulus tes itu mengaku didatangi intel. Mereka bertanya kepada para tetangga tentang kegiatan si pegawai.

Penyelidik senior KPK Harun Al Rasyid adalah salah satu pegawai yang rumahnya didatangi. Hasilnya, dalam wawancara Harun ditanya soal yayasan yatim piatu kecil yang diasuhnya bersama istri. “Apakah menerima dana dari luar negeri?” kata Harun menirukan salah satu pertanyaan pewawancara kepada Indonesialeaks beberapa waktu lalu.

Pengalaman serupa dialami Rieswin Rachwell, penyelidik KPK yang dinyatakan tak lolos tes kebangsaan. Dia menceritakan sebelum tes rumahnya di Batam didatangi dua orang perempuan. Membawa Ketua RT dan anggota satuan pengamanan setempat, kedua perempuan bertemu dengan ibunda Rieswin. “Mereka bertanya soal saya,” kata dia beberapa hari lalu.

Ragu untuk menjawab, ibunda akhirnya menelepon Rieswin tentang kedatangan kedua orang itu. Merasa ada yang tak beres, Rieswin meminta bicara langsung dengan tamu misterius itu. Rieswin mengatakan mereka mengaku berasal dari salah satu kementerian.

Kepada Rieswin, mereka bertanya mengenai pekerjaannya di KPK. Beberapa waktu kemudian lewat pesan WhatsApp, salah seorang di antaranya meminta Rieswin mengirimkan riwayat hidupnya. Rieswin menolak dan memintanya bertanya ke Biro Sumber Daya Manusia KPK. “Saya tidak kasih, aneh banget,” kata dia. Belakangan, Rieswin ragu dengan latar belakang orang yang menelisik keluarganya itu setelah melakukan penelusuran di internet dan aplikasi pencari kontak.

Advertising
Advertising

Dalam pelaksanaan TWK, Badan Kepegawaian Negara mengakui menggandeng sejumlah lembaga untuk menjadi tim asesor. Sejumlah lembaga itu di antaranya, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Strategis, Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Badan Intelijen Negara.

Indikasi keterlibatan lembaga intelijen dikuatkan dengan adanya beberapa orang yang datang ke rumah penyidik KPK Afif Julian Miftah di Bekasi, Jawa Barat. Afif adalah penyidik senior yang dinyatakan tidak lolos tes kebangsaan. Hasil penelusuran pegawai KPK menemukan nama-nama dan mobil yang digunakan orang yang menguntit Afif mengarah ke lembaga telik sandi tersebut.

Deputi VII BIN, Wawan Hari Purwanto belum membalas konfirmasi dari tim Indonesialeaks. Juru bicara BNPT Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengakui lembaganya memang menelusuri rekam jejak pegawai KPK atas permintaan BKN. Eddy membantah jika dikatakan penelusuran itu berkaitan dengan cap taliban terhadap pegawai KPK. “Karena dari tim itu bersama-sama dengan BKN melakukan profiling dan wawancara, sesuai dengan pembagian dari BKN,” kata dia, Jumat, 4 Juni 2021.

Baca juga: Firli Bahuri Tegaskan Kelulusan TWK Tergantung Usaha

*Liputan ini merupakan kolaborasi konsorsium Indonesialeaks. Yaitu Jaring.id, Tirto.id, Majalah Tempo, Koran Tempo, Tempo.co, The Gecko Project, KBR, Suara.com, Independen.id.

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

1 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

1 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

2 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

3 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

6 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya