Harga Vaksin Gotong Royong Dinilai Mahal, DPR: Jangan Ada Komersialisasi

Reporter

Friski Riana

Kamis, 20 Mei 2021 20:21 WIB

Pegawai swasta mendapatkan vaksin Covid-19 dalam program vaksinasi Gotong Royong di Senayan Park Mall, Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021. Pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi Gotong Royong dibebankan kepada perusahaan swasta, kemudian diberikan secara gratis kepada karyawan atau buruh serta keluarganya. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR, Yahya Zaini, mengingatkan agar tidak terjadi komersialisasi vaksin Gotong Royong terkait penetapan harga untuk program vaksinasi tersebut.

"Saya mengharap dan mengimbau, jangan ada komersialisasi vaksin Gotong Royong. Saya kira perlu digarisbawahi," kata Yahya dalam rapat bersama Bio Farma dan Komnas KIPI, Kamis, 20 Mei 2021.

Yahya mengatakan, korporasi menengah dan kecil mulai mengeluhkan mahalnya harga untuk vaksin program Gotong Royong. Bahkan, kata Yahya, dari informasi yang dierimanya ada perusahaan yang memungut biaya pembelian vaksin terhadap karyawan. "Padahal tujuannya menggratiskan ke pekerja. Tapi dalam praktiknya ada yang memungut ke pekerjanya," ujar dia.

Lantas, Yahya pun meminta Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir untuk menjelaskan struktur harga vaksin Gotong Royong tersebut. Ia menyebutkan, jika membaca struktur harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 321.660 per dosis, maka harga vaksin Gotong Royong dua kali lipat dari harga vaksin Sinovac.

Apalagi, kata Yahya, dalam struktur harga vaksin Gotong Royong ada keuntungan 20 persen, juga biaya penyuntikan sebesar Rp 117.910. Jika penyuntikan sebanyak dua kali, artinya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp 879.140 per orang dalam vaksinasi Gotong Royong.

Advertising
Advertising

"Jangan sampai ada kongkalikong dalam penetapan harga karena terlalu mahal. Di tengah perusahaan sekarang sengsara. Banyak yang gulung tikar, PHK pekerja, bahkan tidak bisa beroperasi lagi," katanya.

FRISKI RIANA

Baca: Bio Farma Berupaya Agar Dapat Tambahan 120 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya