TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menilai pernyataan Bambang Soesatyo yang menutup ruang diskusi untuk menyelesaikan konflik di Papua seperti mengarahkan situasi pada otoritarianisme.

"Pernyataan tersebut sama saja semakin melegitimasi kekerasan. Bamsoet (panggilan akrab Bambang Soesatyo) semestinya melihat jauh situasi Papua yang selalu diturunkan pasukan tapi tak pernah mencapai tujuan, malah warga sipil terus menjadi korban," ujar Rivanlee melalui pesan teks pada Ahad, 9 Mei 2021.

Terlebih, menurut Rivanlee, menutup diskusi sama dengan membunuh pikiran. Padahal negara seharusnya menjamin kebebasan pikiran, di mana salah satunya melalui diskusi. "Negara semestinya menjamin kebebasan pikiran supaya bisa menemukan jawaban," kata Rivanlee.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu sebelumnya mengatakan pendekatan diskusi tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ia menyebut negara harus bersikap tegas karena pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak KKB dan kelompok pelaku teror lainnya.

"Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?" kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Mei 2021.

Selama ini, Bambang Soesatyo mengatakan, pendekatan damai yang diprakarsai pemerintah Indonesia tak pernah berhasil menyelesaikan konflik. Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah memulai upaya jalur damai lewat meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi. Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Pendekatan damai dengan OPM, kata Bamsoet, juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui staf khususnya, SBY menegaskan, tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Bahkan, pada 2011 SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pendekatan damai juga tetap dilakukan. Hal ini, kata dia, ditunjukkan dengan kunjungan Jokowi ke Papua dan Papua Barat yang mencapai 11 kali.

Jokowi menggembar-gemborkan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Selain itu, Bamsoet juga menyebut perhatian Jokowi pada Papua juga ditunjukkan dengan menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.

"Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri," kata Bamsoet ihwal persoalank di Papua.

Baca juga: Label Teroris Bagi OPM Undang Kecurigaan Operasi Militer Diterapkan di Papua

ANDITA RAHMA | EGY ADYATAMA