Calon Kepala BRIN Laksana Tri Handoko: Pernah Diminta Mundur oleh 65 Peneliti
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Eko Ari Wibowo
Rabu, 28 April 2021 12:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan melantik Laksana Tri Handoko menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu, 28 April 2021. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini akan dilantik bersama tiga pejabat lainnya di Istana Negara, Jakarta pada pukul 15.30 nanti.
"Iya," ujar sumber istana mengonfirmasi pelantikan Laksana, Selasa, 27 April 2021.
Laksana Tri Handoko sebelumnya menjabat Kepala LIPI sejak 2018 lalu. Fisikawan kenamaan tersebut dilantik oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) masa itu, M. Nasir, pada Kamis, 31 Mei 2018
Semasa menjabat, kebijakan Handoko pernah menuai kontroversi. Handoko pernah diminta mundur oleh 65 profesor riset dan peneliti utama LIPI. Puluhan anak buahnya membuat pernyataan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Handoko yang dianggap membuat keputusan reorganisasi yang tidak tepat.
Salah satu profesor di bidang geologi manajemen risiko bencana LIPI, Jan Sopaheluwakan, yang ikut menandatangani pernyataan mosi tidak percaya, menjelaskan bahwa penghapusan UPT melalui reorganisasi telah menghilangkan representasi di berbagai wilayah dan fungsi LIPI dalam memperkuat integrasi nasional.
"Handoko terus memproduksi keputusan yang aneh. Kemarin misalnya, keluar keputusan mengenai penunjukkan manajer pengawasan yang dibuat pada 7 Februari. Ini kan aneh karena kesepakatan (moratorium) tanggal 8, kok ada penunjukan manajer pengawasan tanggal 7-nya?" tutur Jan, di Gedung Widya Graha LIPI, Kamis, 28 Februari 2019.
Menanggapi mosi tak percaya itu, menurut Handoko, LIPI adalah lembaga akademis yang menjunjung tinggi kebebasan akademis berlandaskan pada etika ilmiah. Di lain sisi, kata Handoko, LIPI juga lembaga eksekutif pemerintahan yang mengacu pada regulasi dan etika Aparatur Sipil Negara bagi seluruh civitasnya.
"Dalam konteks di atas, gerakan dan manuver dari sebagian kecil peneliti senior dan pensiunan peneliti LIPI tidak perlu dilakukan," tutur Handoko. "Apalagi saat ini Tim Penyelaras lintas kementerian sedang bekerja, sehingga sebaiknya seluruh pihak menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh KemenPAN-RB dan Kemenristekdikti itu," katanya.
Anak buah Handoko lainnya, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris pernah meminta Presiden Jokowi memberhentikan Laksana Tri Handoko dari jabatannya sebagai Kepala LIPI. Permintaan ini disampaikan Syamsuddin sebagai respon atas kebijakan digitalisasi buku yang dicetuskan Laksana Handoko yang berujung pada pemusnahan ribuan buku, termasuk disertasi dan tesis koleksi Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI. Namun, istana tidak menanggapi permintaan itu
Manajemen LIPI membantah tuduhan Syamsuddin tersebut. LIPI menganggap pemusnahan buku yang mereka lakukan telah disalahartikan. Dalam penjelasannya, LIPI menegaskan bahwa manajemen justru tengah meningkatkan kualitas pendokumentasian informasi ilmiah dengan melakukan proses weeding atau penyiangan koleksi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan zaman serta secara fisik sudah rusak parah.
Handoko merupakan seorang ilmuwan Indonesia yang mengenyam pendidikan S1 hingga S3 di Jepang. Untuk S1, Handoko memperoleh gelar dari Komamoto University, Jepang. Sedangkan, S2 hingga S3 menamatkan di Hiroshima University, Jepang. Pria kelahiran Malang ini menjadi bagian dari LIPI sejak 2002.
Handoko memiliki pengalaman birokrasi yang memadai, yakni menjadi Kepala Grup Fisika Teori dan Komputasi Pusat Penelitian Fisika LIPI sejak 2002 hingga 2012. Lalu, menjadi Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI dari 2012 hingga 2014. Selain itu, Handoko juga memiliki pengalaman akademis yang baik dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
DEWI NURITA | TNR
Baca: Hari Ini, Jokowi Akan Lantik 2 Menteri, Kepala BRIN dan Anggota Dewas KPK
