Anggota DPR Jadi Relawan, Komisi IX Akan Awasi Penelitian Sel Dendritik

Kamis, 22 April 2021 10:24 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan usai pengambilan sampel darah untuk penyuntikan vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 14 April 2021. Vaksin Nusantara ini dikembangkan menggunakan metode berbasis sel dendritik autolog yang diklaim menjadi yang pertama di dunia untuk Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Melkiades Laka Lena mengatakan komisi akan terus melakukan pengawasan terhadap pengembangan sel dendritik untuk Covid-19. Penelitian sel dendritik ini merupakan kesepakatan baru antara Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat setelah polemik vaksin Nusantara.

"Soal pengawasan melalui Kemenkes yang supervisi penelitian ini di RSPAD terus dilakukan, apalagi banyak anggota Komisi IX yang jadi relawan," kata Melki kepada Tempo, Kamis, 22 April 2021.

Melki sebelumnya menyatakan menyambut baik adanya nota kesepahaman antara Kemenkes, BPOM, dan TNI AD mengenai penelitian sel dendritik. Ia menilai MoU itu menjadi jalan keluar dan solusi terbaik untuk tetap mendorong vaksin Nusantara.

Meski bersalin nama tak lagi menggunakan istilah vaksin Nusantara, Melki meyakini banyak orang yang masih berminat menjadi relawan. Politikus Partai Golkar ini menyebut banyak anggota DPR yang tidak terpengaruh dan tetap semangat mengikuti penelitian yang dibesut mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

"Banyak yang mau ikut jadi relawan, termasuk teman-teman dokter dan apoteker sudah tidak bisa pada tahap ini karena sudah penuh," kata Melki.

Advertising
Advertising

Anggota Komisi IX DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetiyani menyatakan mendukung lahirnya kemandirian negara dalam pengembangan vaksin Covid-19. Ia pun meminta pemerintah mendukung inovasi anak bangsa untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Dukungan tersebut berupa prioritas anggaran, SDM, kebijakan, dan kolaborasi optimal semua elemen terhadap proses penelitian dan pengembangan vaksin nasional yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian," ujar Netty secara terpisah.

Netty juga meminta BPOM tetap menjaga profesionalitas dan independen dalam memberikan penilaian dan keputusan soal izin edar vaksin dan obat Covid-19. Adapun para peneliti sel dendritik, kata Netty, diharapkan terus berkoordinasi dengan instansi yang terkait agar proses penelitian mereka sesuai prosedur standar.

"Para peneliti vaksin Nusantara harus transparan, obyektif, dan punya integritas terkait penggunaan alat, bahan, dan prosedur penelitian untuk menjamin kualitas, efikasi, dan keamanan vaksin," kata Netty soal penelitian sel dendritik.

Baca juga: Epidemiolog Menilai Sel Dendritik Tak Bisa Disebut Vaksin


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

5 jam lalu

Kemenkes Minta Jemaah Haji Waspada Virus MERS-CoV, Ini Penularan dan Gejalanya

Kemenkes minta jemaah haji mewaspadai virus MERS-CoV pada musim haji. Berikut gejalanya dan risiko terinfeksi virus ini.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

1 hari lalu

Kemenkes Pastikan Keamanan Pangan dan Pondokan Jemaah Haji

Tim Sanitasi dan Keamanan Pangan akan mendapatkan contoh makanan yang akan dikonsumsi oleh jemaah haji untuk diuji

Baca Selengkapnya

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

1 hari lalu

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

2 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

2 hari lalu

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

Calon suami Ayu Ting Ting dan Satgas Yonif 509 Kostrad melakukan program Koteka Barbershop. Apa tugas dan fungsi utama Kostrad?

Baca Selengkapnya

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

3 hari lalu

BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

Koordinator Humas Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) Eka Rosmalasari angkat bicara soal penarikan vaksin AstraZeneca secara global.

Baca Selengkapnya

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

3 hari lalu

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.

Baca Selengkapnya

AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19, Terkait Efek Samping yang Bisa Sebabkan Kematian?

4 hari lalu

AstraZeneca Tarik Vaksin Covid-19, Terkait Efek Samping yang Bisa Sebabkan Kematian?

AstraZeneca menarik vaksin Covid-19 buatannya yang telah beredar dan dijual di seluruh dunia.

Baca Selengkapnya

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

4 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

5 hari lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya