TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya akan menjadi penjaga demokrasi. "Bersama rakyat dan kekuatan masyarakat sipil, PKS memastikan bahwa roda perjalanan bangsa ini di jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang termaktub dalam konstitusi UUD NRI 1945," kata Syaikhu dalam keterangannya, Selasa, 20 April 2021.

Dalam tasyakuran milad PKS ke-19, Ahmad Syaikhu mengatakan PKS lahir dengan semangat ingin mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis.

"Jika ada upaya-upaya untuk memutar balik haluan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kembali ke rezim otoriterianisme, maka hal itu telah mengkhianati semangat dan cita-cita reformasi," katanya.

Menurut Syaikhu, sikap oposisi PKS terlahir bukan karena ingin asal beda, tetapi sikap oposisi lahir karena satu kesadaran kebangsaan yang kokoh bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kekuatan penyeimbang.

Selain membahas demokrasi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga mengingatkan jika semangat reformasi adalah semangat untuk memberikan kemandirian politik dan ekonomi kepada daerah.

Bagi PKS, Syaikhu menuturkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah bukan hanya terkait perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, tetapi juga komitmen kebangsaan untuk membangun rasa persatuan dalam bingkai NKRI.

Syaikhu juga menyinggung amanat reformasi adalah supremasi hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Supremasi hukum adalah ayah kandung keadilan. Sedangkan perlindungan HAM adalah ibu kandungnya. Penegakan hukum dan HAM adalah dua sisi dari mata uang sama dari keadilan.

PKS mengingatkan jangan sekali-kali penegak hukum mempermainkan rasa keadilan rakyat untuk kepentingan kekuasaan dan pendukung kekuasaan. "Kekuasaan itu akan selalu dipergilirkan. Tidak ada yang abadi di tampuk kekuasaan. Pergunakanlah kekuasaan itu dengan arif dan bijaksana," ucap Syaikhu.

FRISKI RIANA