TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu meminta reshuffle kabinet atas dampak pembentukan Kementerian Investasi bukan sekedar akomodasi politik.

"Tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan akseptabilitas, yang betul-betul memadai bukan asal-asal akomodasi saja," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

Syaikhu juga menilai posisi menteri untuk kementerian yang baru juga tidak harus dari kalangan profesional. Sebab, kata dia, banyak anggota partai juga merupakan profesional. "Dan mereka juga banyak yang punya kemampuan, asal penempatannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki," ucapnya.

Isu perombakan kabinet mencuat seiring dengan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian baru diikuti dengan reshuffle. "Kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu iya, tapi apakah itu akan diikuti dengan reshuffle, hanya presiden yang tahu," ujar Juri saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

Berbeda dengan Juri, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin justru memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan pada pekan ini atau paling lambat minggu depan.

Baca juga: PPP Minta Publik Tak Mendramatisir Isu Reshuffle Kabinet Jokowi