PKS Minta Reshuffle Kabinet Jokowi Bukan Asal Akomodasi Politik

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA/M Agung Rajasa

    Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pidato politik saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Ahad, 29 November 2020. Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyarankan agar reshuffle kabinet Jokowi atas dampak pembentukan Kementerian Investasi bukan sekedar akomodasi politik.

    "Tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana yang terpilih itu memang orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan akseptabilitas. Yang betul-betul memadai bukan asal-asal akomodasi saja," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 14 April 2021.

    Ahmad Syaikhu menilai posisi menteri untuk kementerian yang baru tidak harus dari kalangan profesional. Sebab, kata dia, banyak anggota partai juga merupakan profesional. "Dan mereka juga banyak yang punya kemampuan, asal penempatannya sesuai dengan keahlian yang dimiliki," ucapnya.

    Isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet Jokowi-Amin mencuat seiring dengan rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

    Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan belum tentu pasti kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian baru diikuti dengan reshuffle.

    "Kebijakan peleburan dan pembentukan kementerian itu iya, tapi apakah itu akan diikuti dengan reshuffle, hanya presiden yang tahu," ujar Juri saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

    Berbeda dengan Juri, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin justru memastikan bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini. Tempo belum mendapat kepastian soal keabsahan informasi tersebut. "Saya mau live, nanti saya hubungi kembali," ujar Ngabalin saat hendak dikonfirmasi.

    Baca juga: Kilas Nasional: Reshuffle Kabinet Jokowi dan Vaksin Nusantara

    FRISKI RIANA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.