Kemendikbud Sebut Peleburan Kemenristek Akan Perkuat Pendidikan Tinggi

Minggu, 11 April 2021 18:11 WIB

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nizam, menyambut baik peleburan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek dengan kementeriannya. Nizam mengatakan penggabungan fungsi riset dan teknologi tersebut tersebut justru akan memperkuat Ditjen Dikti.

"Kalau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kembali ke Dikti tentu akan sangat memperkuat Dikti," kata Nizam kepada Tempo, Ahad, 11 April 2021.

Nizam mengatakan, sebelum dipisah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan masuk ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, fungsi Ditjen Dikti mencakup tridharma pendidikan tinggi. Yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Ia pun mengatakan bahwa esensi pendidikan tinggi sebenarnya tak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini, kata Nizam, sesuai amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Namun saat Dikti dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 lalu, fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tertinggal di Kemenristek. "Kondisi tersebut sebetulnya malah tidak ideal," kata Nizam.

Advertising
Advertising

Alasannya, fungsi pendidikan tinggi akhirnya dikelola oleh dua kementerian padahal idealnya tridharma perguruan tinggi berada dalam satu kementerian. Nizam pun menilai, dari kacamata pendidikan atau perguruan tinggi kembalinya fungsi penelitian ke Kemendikbud sama saja mengembalikan jati diri Dikti.

"Karena selama ini staf penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dulu ada di Kemenristekdikti ditarik ke Kemenristek/BRIN," kata Nizam.

Meski begitu, Nizam mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut di kementeriannya terkait peleburan Kemenristek ke Kemendikbud ini. Ia pun mengaku belum tahu nasib lembaga penelitian di luar perguruan tinggi.

"Apakah fungsi tersebut berada di bawah BRIN ataukah dimasukkan ke Kemdikbud," ucap Nizam.

Berbeda dengan Nizam, pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia Eko Prasojo mengatakan peleburan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud akan menambah beban Kementerian Pendidikan. Ia juga berujar filosofi pendidikan berbeda dengan penelitian sehingga Kemenristek mestinya dipertahankan.

"Jika digabung, beban Kemdikbud sangat berat karena menangani pendidikan dasar, menengah dan tinggi, plus urusan kebudayaan," ujar Eko kepada Tempo, Rabu, 7 April lalu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal menggabungkan Kemenristek dan Kemendikbud. Langkah ini sejalan dengan keputusan pemerintah memisahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari Kemenristek menjadi sebuah lembaga otonom.


BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Pakar Kebijakan Sebut Kemenristek Mestinya Tak Dilebur ke Kemdikbud

Berita terkait

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

17 menit lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

33 menit lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

47 menit lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Profil Kawasan Wallacea, Surga Biodiversitas yang Diintai Ancaman Kerusakan Lingkungan

1 jam lalu

Profil Kawasan Wallacea, Surga Biodiversitas yang Diintai Ancaman Kerusakan Lingkungan

Kawasan Wallacea seluas 347 ribu kilometer persegi diisi 10 ribu spesies tumbuhan. Sebagian kecil dari jumlah tersebut sudah terancam punah.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Identifikasi Indikator Potensi Gempa Bumi di Sumatera Paling Selatan

1 jam lalu

Peneliti BRIN Identifikasi Indikator Potensi Gempa Bumi di Sumatera Paling Selatan

Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN melakukan penelitian untuk mengidentifikasi indikator potensi gempa bumi di Sumatera bagian paling selatan.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN: Suhu Panas Akhir-akhir ini Bentuk Suhu Tinggi, Bukan Heatwave

3 jam lalu

Peneliti BRIN: Suhu Panas Akhir-akhir ini Bentuk Suhu Tinggi, Bukan Heatwave

Menurut peneliti BRIN, suhu panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kategorinya suhu tinggi, bukan gelombang panas atau heatwave.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

4 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

4 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

4 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya